Ende, NTT – Kuasa hukum Ketua DPRD Kabupaten Ende Fransiskus Taso alias Fery Taso mengapresiasi Polres Ende yang telah memanggil advokat Erles Rareral untuk dimintai klarifikasi terkait pengaduan dugaan pencemaran nama baik.
Pengaduan tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Fery Taso pada 28 September 2026. Erles dilaporkan atas pernyataan-pernyataannya di sejumlah media online terkait perkara dugaan penganiayaan ringan yang melibatkan klien mereka.
Kuasa hukum Fery Taso, Meridian Dewanta, mengatakan pihaknya memperoleh informasi dari penyidik Polres Ende bahwa Erles telah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan atau klarifikasi.
“Kami patut mengapresiasi keseriusan Polres Ende,” demikian keterangan Meridian dalam pernyataan tertulisnya.
Pengaduan terhadap Erles merujuk pada dugaan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana disebut dalam Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Menurut Meridian, pengaduan itu berkaitan dengan sejumlah pernyataan Erles di media online yang dinilai menyerang kehormatan dan nama baik Fery Taso.
Perkara tersebut berawal dari laporan Hironimus Irwan Kila Pelo terhadap Fery Taso pada 1 September 2026. Laporan itu berkaitan dengan dugaan penganiayaan ringan yang disebut terjadi di ruang paripurna DPRD Kabupaten Ende pada tanggal yang sama.
Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/95/IX/2026/SPKTSatreskrim/Res.Ende/Polda NTT. Polres Ende kemudian menerbitkan surat perintah penyelidikan pada 1 September 2026.
Meridian menyebut, ketika pihaknya mengajukan pengaduan terhadap Erles pada 28 September 2026, perkara dugaan penganiayaan tersebut masih berada pada tahap penyelidikan.
Ia menilai, pada tahap itu belum ada penetapan tersangka dan aparat masih perlu menelusuri peristiwa serta mengumpulkan informasi untuk menentukan apakah perkara dapat ditingkatkan ke penyidikan.
Dalam pernyataannya, Meridian mempersoalkan pernyataan Erles yang meminta agar Fery Taso segera ditangkap. Salah satu pernyataan tersebut, menurut kuasa hukum, dimuat media online tutur.co.id pada 18 September 2026 dengan judul “Kasus Dugaan Penganiayaan Ketua DPRD Ende, Erles Rareral: ‘Segera Tangkap!’”.
Meridian juga mempersoalkan pernyataan Erles yang meminta pemeriksaan dan tes urine terhadap Fery Taso. Pernyataan itu, menurutnya, dimuat dalam pemberitaan Reportase Jakarta pada 3 September 2026.
Kuasa hukum Fery Taso menilai permintaan tes urine tersebut tidak berkaitan langsung dengan laporan dugaan penganiayaan ringan. Ia berpendapat pernyataan itu dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap kliennya.
Meridian menyampaikan, perkara dugaan penganiayaan ringan yang dilaporkan Hironimus Irwan Kila Pelo telah diputus Pengadilan Negeri Ende pada 19 November 2026.
Menurut keterangan kuasa hukum, Fery Taso dijatuhi pidana denda sebesar Rp 5 juta. Ia menyebut putusan tersebut tidak menjatuhkan pidana penjara kepada kliennya.
Atas dasar itu, Meridian menilai pernyataan-pernyataan Erles yang sebelumnya meminta Fery Taso ditangkap dan menjalani tes urine telah merugikan kehormatan kliennya.
Ia juga menyinggung ketentuan hak imunitas advokat dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Menurut Meridian, hak imunitas tersebut bukan kekebalan mutlak dan tetap harus dijalankan sesuai hukum serta etika profesi.
Meridian berharap Polres Ende memproses pengaduan terhadap Erles secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari Erles Rareral maupun Polres Ende mengenai pengaduan tersebut dalam bahan yang diterima redaksi. ✒️: Albert Cakramento
