Masuk

Notification

×

Iklan

Tag Terpopuler

UMP NTT 2027 Naik 5,98 Persen, Ditetapkan Rp2,60 Juta

Jumat, 20 November 2026 | November 20, 2026 WIB Last Updated 2026-11-20T02:55:25Z

 



Kupang, NTT– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp2.602.441. Jumlah tersebut meningkat Rp146.943 atau sekitar 5,98 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp2.455.498.


Penetapan UMP NTT 2027 tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 421/KEP/HK/2026 tanggal 19 November 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2027.


Berdasarkan keterangan resmi Pemerintah Provinsi NTT, penetapan UMP dilakukan setelah melalui pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi NTT yang melibatkan unsur serikat pekerja atau serikat buruh, pengusaha yang tergabung dalam APINDO, akademisi, serta unsur organisasi perangkat daerah terkait.


Dalam pembahasan tersebut, Dewan Pengupahan merekomendasikan penggunaan nilai alfa sebesar 0,70 untuk penghitungan UMP Tahun 2027.


Penghitungan dilakukan dengan berpedoman pada formula pengupahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.


Pemerintah Provinsi NTT menjelaskan, proses penetapan tersebut juga menindaklanjuti surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8-M/209/H1.01.00/XI/26 tanggal 16 November 2026 yang meminta seluruh gubernur mempercepat penetapan UMP Tahun 2027.


UMP NTT sebesar Rp2.602.441 mulai berlaku pada 1 Januari hingga 31 Desember 2027.


Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi seluruh pemberi kerja, baik pemerintah maupun swasta, di wilayah Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan pembayaran upah minimum sesuai peraturan perundang-undangan.


Pemerintah Provinsi NTT menegaskan, penetapan UMP bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak pekerja, terutama pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.


Selain itu, perusahaan atau pelaku usaha yang selama ini telah memberikan upah di atas ketentuan UMP dilarang menurunkan upah pekerja menjadi lebih rendah dari jumlah yang telah diberikan.


Untuk memastikan ketentuan tersebut dilaksanakan, Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten dan kota serta Dewan Pengupahan akan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penerapan UMP Tahun 2027.


Pengawasan tersebut diarahkan untuk memastikan seluruh pemberi kerja memenuhi ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan.


Pemerintah Provinsi NTT berharap kenaikan UMP 2027 dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha.


Penetapan upah minimum itu juga diharapkan mendukung terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan serta menjaga iklim ketenagakerjaan yang kondusif di Nusa Tenggara Timur. ✒️: Eh