 |
| Ketua PGRI Drs. Samuel Haning,SH.,MH.,CMe.,CPArb Mendengar jeritan hati guru SMKN 5 kupang di depan ruang kepala sekolah yang di segel. Foto news-daring. com |
Newsdaring-Kupang- Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dr. Samuel Haning, SH., MH.,CMe.,CPArb meminta Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT). Ayodya Kalake dan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan NTT. Ambros Kodo segera menyelesaikan persoalan guru dan mantan Kepala Sekolah SMKN 5 Kupang dalam kasus pembayaran gaji guru honorer dan tunjangan guru yang berujung terjadinya pelaporan ke Tipikor dan ruang kepala sekolah pun di segel.
Samuel Haning, sangat menyayangkan sikap Penjabat Gubernur NTT dan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT yang membiarkan persoalan Guru dan Kepala Sekolah SMKN 5 Kupang berlarut-larut tanpa ada solusi, hal ini berujung pada penyegelan ruang Kepala Sekolah oleh 40 guru honorer.
"Saya hadapi langsung dengan para guru yang korban dan kesal terhadap kepala sekolah, dan juga terhadap pemerintah yang selama ini tidak memberikan perhatian serius. Oleh karena itu saya sebagai Ketua PGRI Provinsi NTT mengharapkan Penjabat Gubernur NTT dan Kadis Pendidikan Provinsi NTT jangan duduk-duduk saja tolong turun ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan di SMKN 5 Kupang Karena ini sudah menjadi viral. Jangan biarkan hak-hak guru terzolimi, ada yang mengatakan mereka tinggal napas saja. Karena mereka sudah berkorban mencerdaskan anak bangsa untuk menjadi pintar tetapi hak-hak mereka terzolimi, maka saya minta pemerintah harus bertanggungjawab. Jangan sampai ini menjadi biang kerok dan siswa menjadi korban dan great sekolah ini turun," Kesal Sam saat bertemu guru-guru SMKN 5 Kupang di sekola, 02/07/2024.
 |
| Abdul Mukhtar Guru listrik SMKN 5 Kupang foto news-daring. |
Abdul Mukhtar. Guru Listrik SMKN 5 Kupang sangat menyayangkan sikap kepala sekolah SMKN 5 Kupang. Dra. Safira Abineno yang tidak bersahabat dengan para Guru. Buntut dari keangkuhan mantan kepsek tersebut mereka harus melakukan aksi penyegelan ruang kepala sekolah.
"Kejadian di segel ini karena ibu kepala sekolah tidak membayar gaji guru honorer yang dibiayai dari dana BOS sebanyak 40 guru dengan jumlah bulan yang bervariasi dan total yang tidak terbayar sekitar 200 juta lebih" Tuturnya.
Untuk diketahui bahwa, sebelum terjadi penyegelan ruang kepala sekolah, sudah terjadi pertemuan antara para guru dan kepsek pada, 20/06/2024.
"Pada, 20/06/2024 kami sudah melakukan pertemuan dengan kepala sekolah. Dalam pertemuan tersebut para guru menuntut supaya kepala sekolah bayar dulu gaji mereka baru ada damai. Terus Ibu Kepala janji 29/06 dan hari sabtu dia janji hari senin karena Bank tidak buka, tapi hari Senin, 01/07/2024 pun dia tidak datang sehingga teman-teman guru berpikir daripada ribut kita lapor ke Tipikor Polda NTT dan kami pulang baru segel ruang kepala sekolah," Jelas Mukhtar.
Pada kesempatan tersebut Mukhtar pun menjelaskan bahwa, tidak hanya dana Bos saja tetapi masih ada dana Komite yang juga bermasalah namun saat ini pihaknya fokus pada dana BOS. Dan untuk diketahui bahwa, terjadinya permasalahan tersebut buntut dari peminjaman dana BOS oleh Kepala Sekolah melalui Bendahara BOS.
"Kalau kita PNS tu ada satu dana lagi yaitu dana komite itu pun belum bayar, tetapi sekarang kita selesaikan dana BOS. Waktu kita rapat itu pengakuan Bendahara bahwa, dana BOS itu dipinjamkan oleh Bendahara ke Kepala sekolah. Dan setelah di bayar kami masih ada tuntutan lain ya itu dana komite, dan istilah yang kami pakai di sekolah di sebut dana tambahan, dan belum di bayar dari tahun 2019 sampai sekarang dengan jumlah kurang lebih 700-800 juta, "ujarnya. (kl)
