 |
| Langkah Presiden Yoon Suk-yeol yang mengumumkan darurat militer mendapat kecaman keras dari partai oposisi utama |
Newsdaring-Seoul, 3 Desember 2024 – Langkah Presiden Yoon Suk-yeol yang mengumumkan darurat militer mendapat kecaman keras dari partai oposisi utama, Demokrat Korea (Democratic Party of Korea). Mereka menilai kebijakan ini terlalu berlebihan dan berpotensi memicu eskalasi ketegangan di Semenanjung Korea.
"Kami memahami pentingnya menjaga keamanan nasional, tetapi darurat militer adalah langkah yang sangat ekstrem. Ini menciptakan ketakutan di masyarakat dan berisiko memperburuk hubungan dengan negara tetangga, terutama Korea Utara," kata Ketua Partai Demokrat, Lee Jae-myung, dalam konferensi pers yang diadakan di Seoul hari ini.
Lee juga mengkritik minimnya konsultasi pemerintah dengan parlemen dan partai-partai politik sebelum mengambil keputusan sebesar ini. "Kami mengecam keputusan sepihak pemerintah yang seakan menutup ruang dialog dan transparansi," tambahnya.
Sementara itu, beberapa anggota oposisi mendesak pemerintah untuk lebih mengutamakan diplomasi dan pendekatan damai. Mereka juga menyerukan agar Presiden Yoon memberikan penjelasan detail mengenai dasar hukum dan urgensi pengumuman darurat militer ini.
Di sisi lain, partai pendukung pemerintah membela keputusan Presiden Yoon dengan menyebut situasi saat ini sebagai ancaman nyata yang membutuhkan langkah cepat dan tegas. "Korea Selatan tidak boleh lengah. Ini adalah langkah yang diperlukan untuk melindungi rakyat kita," ujar juru bicara Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party).
Pernyataan partai oposisi ini mencerminkan adanya perpecahan politik di tengah situasi genting yang melibatkan ancaman dari Korea Utara. Dalam waktu dekat, partai oposisi berencana untuk mengajukan sidang parlemen khusus guna membahas kebijakan darurat militer yang telah diberlakukan.
Sementara itu, masyarakat Korea Selatan masih menunggu pidato Presiden Yoon yang dijadwalkan malam ini untuk memberikan kejelasan dan menenangkan kekhawatiran publik.(kl)
