 |
| Karikatur menggambarkan bahwa hingga saat ini kepolisian belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada masyarakat kecil. |
Newsdaring-Jakarta – Yenny Wahid melontarkan kritik tajam terhadap institusi kepolisian dalam pidatonya di Haul Ke-15 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Pondok Pesantren Ciganjur, Sabtu (21/12/2024). Ia menyoroti kondisi kepolisian yang dianggap telah melenceng dari tujuan utamanya sebagai pelindung masyarakat.
"Polisi yang seharusnya melindungi rakyat malah menjadi ancaman bagi masyarakat," ujar Yenny. Ia menambahkan bahwa saat ini terdapat banyak kasus penyalahgunaan kekuasaan yang mencoreng nama baik institusi tersebut.
Amnesty International mencatat sepanjang tahun 2024, terdapat 116 kasus kekerasan yang melibatkan polisi, termasuk 29 kasus pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killings) dan 26 kasus penyiksaan serta tindakan kejam lainnya. Yenny menyebut beberapa kasus terbaru sebagai gambaran nyata penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat.
"Contoh-contohnya jelas. Gamaris Rizky Nata, seorang siswa SMA 4 Semarang, Budiman Arisandi, warga Palangkaraya, hingga Haryono, saksi pelapor yang kini justru dijadikan tersangka. Mereka adalah korban dari abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) oleh aparat kepolisian," katanya.
Yenny Wahid juga mengajak publik untuk merasakan empati seperti yang pernah dirasakan Gus Dur. "Bayangkan bagaimana perasaan kita jika berada di posisi mereka yang suaranya tak pernah didengar, yang selalu dipinggirkan," ujarnya.
Ia mengingatkan, keputusan Gus Dur memisahkan Polri dari TNI adalah langkah fundamental untuk menegakkan demokrasi. "Gus Dur dengan kejernihan pikirannya menyadari bahwa untuk mewujudkan negara demokratis, kepolisian harus menjadi institusi sipil yang melindungi rakyat, bukan alat kekuasaan yang menindas," tegasnya.
Meski mengapresiasi TNI yang kini menjaga disiplin diri untuk tidak lagi terlibat dalam politik, Yenny menyesalkan fenomena terbalik yang terjadi pada Polri. "Reformasi kepolisian menjadi keniscayaan. Kita harus memastikan polisi kembali ke fitrahnya sebagai pelindung rakyat," pungkas Yenny Wahid.(kl)
Disclaimer: Berita ini dirilis berdasarkan pidato dan pernyataan publik yang disampaikan oleh Yenny Wahid. Informasi yang disajikan bertujuan untuk memberikan perspektif yang objektif mengenai isu reformasi kepolisian dan penegakan demokrasi di Indonesia. Penulisan berita ini tidak dimaksudkan untuk menyudutkan institusi tertentu, melainkan sebagai upaya untuk mendorong diskusi konstruktif tentang perlunya perubahan dan perbaikan dalam sistem. Semua interpretasi atas berita ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembaca."
