 |
| Anggota DPRD NTT dari Fraksi PSI, Simson Polin, menyampaikan pandangan kritis dan konstruktif terhadap Ranperda RPJMD NTT 2025–2029 dalam Sidang Paripurna. |
Kota Kupang,NTT – DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur secara prinsip menyatakan dukungan terhadap pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2025–2029. Namun, dukungan itu disertai sejumlah catatan tajam agar RPJMD tidak sekadar menjadi dokumen indah tanpa dampak nyata.
Pandangan umum Fraksi PSI ini dibacakan langsung oleh Anggota DPRD NTT, Simson Polin, dalam sidang paripurna DPRD NTT, Senin (20/5/2025). Didampingi Ketua Fraksi PSI Junaidhn dan Sekretaris Fraksi Film ini Losana, SE.,M.A.P. Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi dalam menyusun RPJMD dengan pendekatan teknis, partisipatif, serta mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional dan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Namun, Simson memberi peringatan keras agar pelaksanaan RPJMD tak hanya berhenti sebagai narasi pembangunan. “RPJMD ini jangan hanya indah di atas kertas, tapi lemah di lapangan. Setiap program yang tertuang harus benar-benar menjawab persoalan masyarakat di seluruh pelosok NTT,” tegasnya dari podium paripurna.
Fraksi PSI mendukung visi besar Pemerintah Provinsi NTT, yaitu “NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan”, beserta lima misi pembangunan yang telah dirumuskan. Namun, Fraksi PSI meminta agar setiap misi diikuti dengan langkah-langkah konkret, terukur, dan tidak terjebak dalam rutinitas birokrasi yang lamban.
Fraksi PSI menyoroti pembangunan infrastruktur yang menurutnya harus selaras dengan kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah.
“Kami minta pembangunan infrastruktur tidak sekadar mengejar fisik, tapi harus berdasarkan data dan kajian potensi lokal yang kuat. Infrastruktur harus jadi pendorong ekonomi, bukan sekadar simbol kemajuan,” ujar Simson.
Di sektor kesehatan, PSI menekankan kesenjangan pelayanan antara perkotaan dan pedesaan. Mereka mendorong penguatan layanan primer, termasuk distribusi tenaga medis ke daerah terpencil. “Kami juga mengingatkan pentingnya perhatian pada kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin,” tambahnya.
Di bidang pendidikan, Fraksi PSI mendesak adanya inovasi pembelajaran yang berbasis teknologi dan kontekstualisasi kurikulum lokal. “Kami ingin sistem pendidikan kita membentuk manusia unggul, bukan sekadar mengejar angka kelulusan,” ucap Simson.
Lebih lanjut, Fraksi PSI juga memberi perhatian pada pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Mereka menolak eksploitasi yang mengorbankan masyarakat lokal dan mengingatkan agar investasi di sektor sumber daya alam tetap menghormati hak-hak masyarakat adat serta prinsip kelestarian lingkungan.
Simson juga mengingatkan agar RPJMD jangan menjadi alat pembenaran atas belanja program yang tidak menyentuh akar persoalan rakyat. “Kami ingin program pembangunan disusun berbasis kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif,” tegasnya.
Dalam penutup pandangan umum Fraksinya, Simson menyatakan bahwa PSI menerima Ranperda RPJMD 2025–2029 untuk dibahas lebih lanjut di tingkat pembahasan bersama alat kelengkapan dewan. “Fraksi PSI siap mengawal proses ini agar benar-benar menghasilkan dokumen yang membumi dan berpihak pada rakyat NTT,” tutupnya.
(kl)
