 |
| PUPR NTT petakan enam masalah utama infrastruktur. Solusi percepatan disiapkan demi tangani stunting, kemiskinan ekstrem, dan tingkatkan kualitas hidup masyarakat. (Foto:news-daring.com) |
Kota Kupang,NTT, 23 Mei 2025 – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTT telah memetakan enam persoalan strategis di sektor infrastruktur yang menjadi penghambat utama pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat di provinsi kepulauan ini.
Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Ir. Benyamin Nahak, MT, dalam sesi coffee morning bersama wartawan menjelaskan bahwa keenam persoalan ini menjadi dasar penyusunan strategi percepatan pembangunan ke depan.
Masalah pertama adalah belum optimalnya jaringan irigasi. Dari total luas lahan 360 ribu hektare, irigasi yang berfungsi baik masih sangat terbatas. “Kalau seluruh jaringan—baik pusat, provinsi, maupun kabupaten—kita bangun sampai bangunan tersier, maka indeks tanam bisa meningkat jadi dua kali per tahun. Ini sangat penting untuk ketahanan pangan,” ujarnya.
Kedua, minimnya ketersediaan air baku akibat musim hujan yang pendek. NTT hanya punya curah hujan rata-rata selama empat bulan per tahun. “Kami dorong pembangunan bendungan, bendung, embung, dan pemanfaatan air tanah untuk atasi krisis air baku,” tegasnya.
Ketiga, konektivitas jalan masih terbatas. Jalan provinsi sepanjang lebih dari 2.600 km belum seluruhnya mantap. Begitu pula jalan nasional dan jalan kabupaten. “Kalau ingin distribusi pangan lancar dan wilayah stunting terjangkau, maka kemantapan jalan harus di atas 75%. Ini target kami,” lanjutnya.
Keempat, cakupan layanan air minum belum maksimal, baru menyentuh 88% dari target nasional 95%. Meski sumber air sudah dibangun dan dialirkan, sambungan langsung ke rumah-rumah masih kurang. “Ini perlu kerja sama antara pemerintah, BUMD air minum, dan masyarakat,” kata Benyamin.
Kelima, sumber air minum terbatas dan sangat bergantung pada musim hujan. NTT butuh pendekatan baru untuk pengelolaan sumber daya air yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.
Keenam, masih tingginya angka rumah tidak layak huni yang diperkirakan mencapai 450 ribu unit. “Ini berkaitan langsung dengan kesehatan dan gizi masyarakat. Kami ingin perbaikan rumah jadi bagian dari strategi turunkan stunting dan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Dinas PUPR telah menyiapkan berbagai skenario teknis berdasarkan hasil koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai, Balai Jalan Nasional, dan berbagai lembaga teknis lainnya. Benyamin menegaskan, pembangunan berbasis wilayah akan menjadi pendekatan baru, agar setiap pulau memiliki solusi spesifik sesuai karakter geografis dan sosial budayanya.
Ia juga menyampaikan bahwa pergeseran anggaran tahap pertama 2025 telah dirancang berdasarkan hasil kunjungan lapangan bersama Gubernur dan Wakil Gubernur. “Kami sedang siapkan usulan untuk pergeseran tahap kedua. Ini momentum kita untuk bergerak cepat,” tegasnya.
Dinas PUPR berharap, dengan penanganan enam masalah ini secara sistematis dan kolaboratif, kualitas infrastruktur di NTT dapat meningkat pesat dan menjadi fondasi utama untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan pengentasan kemiskinan.
(kl)
