 |
| GMNI Sikka kritik kunjungan Wapres Gibran ke Maumere yang dinilai tanpa arah dan substansi. UNIPA, Napun Gete, dan program MBG jadi sorotan tajam. |
Maumere,NTT, 5 Mei 2025 — Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, ke Kabupaten Sikka yang dijadwalkan pada 6 Mei 2025 menuai kritik tajam dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Sikka. Dalam pernyataan sikap yang dirilis pada hari ini, GMNI Sikka menilai agenda kunjungan tersebut tidak menyentuh persoalan utama yang dihadapi rakyat dan hanya berorientasi pada pencitraan politik semata.
Menurut GMNI Sikka, dua titik penting yang awalnya masuk dalam agenda kunjungan—yakni Bendungan Napun Gete dan Universitas Nusa Nipa (UNIPA)—secara tiba-tiba dicoret tanpa penjelasan. Padahal, kedua lokasi itu menyimpan luka kolektif dan harapan besar masyarakat Kabupaten Sikka.
“Tanpa kunjungan ke Napun Gete dan UNIPA, maka kunjungan ini kehilangan substansi. Ini bukan kerja, ini parade politik,” tegas Ketua DPC GMNI Sikka, Yohanes Maro.
GMNI Sikka menyebut kegagalan Wapres menyentuh akar persoalan rakyat sebagai bentuk ketidakpekaan negara terhadap derita masyarakat di wilayah timur Indonesia. “Rakyat Sikka membutuhkan solusi, bukan seremoni,” tambahnya.
Penegerian UNIPA: Janji yang Tak Kunjung Ditepati
GMNI menilai ketidakhadiran Wapres di UNIPA sebagai bukti abainya pemerintah terhadap tuntutan penegerian kampus tersebut. Sejak didirikan tahun 2005, UNIPA telah diperjuangkan untuk dinegerikan sebagai simbol keadilan pendidikan di Indonesia Timur. Bahkan aspirasi ini telah diterima langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2021, namun hingga kini belum ada progres nyata.
“Apakah pendidikan tinggi murah dan bermutu di Flores bukan prioritas negara?” tanya GMNI dalam pernyataannya.
Bendungan Napun Gete: Megaproyek yang Gagal Menyentuh Keran Rakyat
Bendungan senilai Rp880 miliar itu telah diresmikan sejak 2021, namun hingga hari ini masih menyisakan ironi. Warga Dusun Denak, yang tinggal tak jauh dari bendungan, masih harus berjalan kaki sejauh tiga kilometer hanya untuk mendapatkan air minum.
“Wapres seharusnya hadir untuk menyaksikan sendiri kegagalan pembangunan ini. Tapi malah menghindar,” tulis GMNI.
Tuntutan GMNI Sikka: Dari Inpres Hingga Evaluasi Program MBG
GMNI Sikka juga menolak keras kunjungan Wapres yang tidak membawa solusi konkret dan mendesak beberapa poin penting:
1. Cabut Inpres No. 1 Tahun 2025: GMNI menilai instruksi ini justru memperdalam ketimpangan dan menyamaratakan kondisi seluruh daerah, yang sangat merugikan kabupaten miskin seperti Sikka.
2. Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Program MBG dinilai gagal dalam pelaksanaannya di Sikka—terburu-buru, tidak siap infrastruktur, hingga potensi penyelewengan karena lemahnya pengawasan.
3. Percepat Penegerian UNIPA: GMNI mendesak Gibran untuk memperjuangkan penegerian UNIPA demi pemerataan pendidikan tinggi.
4. Selesaikan Distribusi Air Napun Gete: Infrastruktur irigasi dan jaringan distribusi air dari bendungan harus segera dituntaskan agar manfaat bendungan dapat dirasakan masyarakat.
5. Tuntaskan Konflik HGU Nangahale: GMNI menuntut komitmen nyata dari pemerintah, termasuk Bupati Sikka, untuk menuntaskan konflik agraria yang telah berlangsung lama dan merugikan rakyat.
Kesimpulan: Gibran Harus Mendengar Rakyat, Bukan Sekadar Menyapa Mereka
“Wapres datang, tapi persoalan rakyat ditinggal. Ini bukan kunjungan kerja, tapi kunjungan kosong,” pungkas Yohanes Maro. GMNI menegaskan, negara harus hadir secara utuh—bukan hanya lewat kehadiran fisik pejabat, tetapi juga lewat keberpihakan yang nyata pada suara dan kebutuhan rakyat kecil.
(AC)
