 |
| Seorang pendamping PKH di Kabupaten Sikka, Paulus Thomas Morus, mengaku dipecat secara sepihak tanpa surat pemberhentian resmi, meski masih tercantum dalam SK Kemensos. Ia kehilangan akses sistem dan gaji sejak Februari 2024. Pertemuan bersama yang difasilitasi Pj Sekda Sikka pada 3 Mei 2024 lalu. |
Maumere,NTT — Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sikka, Paulus Thomas Morus, S.Fil, mendadak “dihilangkan” dari sistem setelah 10 tahun mengabdi. Tanpa surat resmi pemberhentian, tanpa ruang klarifikasi, ia merasa menjadi korban pemecatan siluman.
Yang paling mengejutkan, Thomas masih tercantum dalam SK Direktur Jaminan Sosial Nomor 10/3.4/KP.02/1/2024 tertanggal 2 Januari 2024. Namun hanya sebulan setelah SK keluar, ia diberitahu bahwa kinerjanya dinilai paling rendah dan akan dikeluarkan dari program.
“Penilaian dilakukan secara sepihak. Tidak ada kunjungan lapangan, tidak ada teguran, tidak ada ruang klarifikasi. Saya langsung ‘dianggap gugur’,” ujarnya kepada media ini, Selasa (15/7).
Sejak Februari 2024, Thomas tak bisa mengakses sistem pelaporan e-SDM PKH, yang otomatis menghentikan laporan harian dan pembayaran honornya. Ironisnya, penguncian sistem ini bukan pertama kali terjadi; ia sudah pernah mengalaminya pada 2023 dan 2024.
Akibatnya, ia kehilangan hak atas honor pokok serta insentif wilayah akses senilai Rp600 ribu per bulan — padahal secara administratif, SK pengangkatan masih sah.
Sudah Temui Sekda, Tapi Nasib Masih Menggantung
Karena merasa diperlakukan tidak adil, Thomas mengajukan surat keberatan ke Penjabat Bupati Sikka, serta ditembuskan ke DPRD, Dinas Sosial, dan Nakertrans. Ia bahkan sudah bertemu dengan Sekda Sikka pada 3 Mei 2024, yang menyarankan agar perkara ini dibawa ke Kementerian Sosial.
Berkas pengaduan resmi ia serahkan pada 10 Mei 2024. Namun hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari Kemensos maupun pihak Dinas Sosial Sikka.
Yang lebih tragis, gaji Thomas dijadikan jaminan kredit di BRI atas rekomendasi Dinas Sosial. Karena tidak menerima honor, ia kini kesulitan membayar cicilan.
“Saya hanya minta keadilan. Ini bukan cuma soal kerja. Ini soal hak dan harga diri,” tegas Thomas.
Dinas Sosial Bungkam, Kantor PKH Tutup
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Sosial Sikka dan Korkab PKH belum memberi tanggapan resmi. Tim media mencoba menghubungi Sekretariat PKH Sikka, namun kantor terlihat tertutup dan tidak beroperasi pada Rabu pagi (16/7).
Apakah kasus ini hanya menimpa satu orang, atau ada korban lain yang belum bersuara? Jawaban atas pertanyaan itu kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan Kementerian Sosial RI.
, ✒️: Albert Cakramento
