 |
| Wali Kota Kupang tegaskan reformasi birokrasi bukan sekadar mutasi jabatan. Masa penghakiman kinerja ASN sudah dekat, jangan jadi raja kecil di OPD! (📸: news-daring.com) |
Kota Kupang, 1 Juni 2025 — Dengan peringatan tegas yang menggema di Ruang Garuda, Kantor Wali Kota Kupang, Wali Kota dr. Christian Widodo memulai pelantikan dua pejabat baru dengan kalimat yang tak biasa: “Masa penghakiman sudah dekat. Jangan sampai ada raja-raja kecil di OPD!”
Pernyataan itu bukan hanya peringatan keras, tapi sekaligus penanda bahwa era birokrasi lamban, feodal, dan tak responsif mulai dihentikan secara serius. Pelantikan tersebut menetapkan Indah Christine Dethan sebagai Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata di Dinas Pariwisata Kota Kupang, dan Hubertus Mani, SH sebagai Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.
Wali Kota menyatakan, pelantikan ini bukan sekadar agenda formal. Rotasi, mutasi, dan promosi jabatan hanyalah bagian kecil dari sebuah misi besar: reformasi birokrasi.
“Ini bukan sekadar rotasi-mutasi. Ini bagian dari menghadirkan birokrasi yang adaptif, profesional, dan melayani. Ini bagian dari moto kita: memerintah adalah melayani,” tegas Wali Kota dalam pidatonya.
Ia menjelaskan bahwa reformasi birokrasi mencakup berbagai dimensi, bukan hanya pergeseran jabatan. Di antaranya adalah penegakan disiplin, pemberian hak ASN secara adil, dan transformasi budaya kerja.
Wali Kota juga mengungkapkan capaian penting selama masa kepemimpinannya, seperti:
- Pembayaran TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) secara tepat waktu setiap bulan, hal yang belum pernah terjadi di masa-masa sebelumnya.
- Peningkatan tunjangan lembur petugas kebersihan menjadi Rp500.000/minggu.
- Penambahan tunjangan kader posyandu menjadi Rp200.000/kegiatan.
- Penandatanganan Pakta Integritas dengan seluruh OPD.
- Percepatan proses SK P3K, menjadikan Kota Kupang sebagai daerah pertama di NTT yang menuntaskannya.
“Itu bukan datang sendiri. Saya ke kementerian, saya tunggu 4–5 jam hanya untuk percepat SK P3K kita. Ini semua bagian dari reformasi,” ucapnya.
Namun, di balik pencapaian, Wali Kota juga menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap beberapa kepala OPD yang tidak menyetujui e-Kinerja (e-Kin) ASN bawahan, yang berdampak pada TPP mereka.
“Saya tidak mau ada raja kecil di OPD. Kalau karena suka-tidak suka, lalu e-Kin pegawai tidak di-approve, saya akan turun langsung. Saya sudah minta Inspektorat investigasi,” katanya serius.
Ia menyebut telah menerima banyak keluhan dari ASN yang e-Kin-nya belum disetujui karena kelalaian atau faktor subjektif pimpinan. Sebagai bentuk kemanusiaan, ia sempat membuka sistem selama 3 jam tambahan, namun menegaskan tidak akan toleran lagi ke depan.
“Bulan depan, kalau masih ada yang telat isi atau telat approve, saya tutup, tidak akan dibuka lagi. Kita harus disiplin,” tegasnya.
Tak berhenti di situ, Wali Kota juga mengkritik budaya malas melapor balik tugas, dan mengaku sengaja “pura-pura lupa” untuk menguji siapa saja pejabat yang benar-benar bertanggung jawab.
“Kalau saya kasih tugas, tolong laporan balik. Jangan cuma catat lalu diam. Saya ingat semua, meskipun pura-pura lupa. Itu jadi penilaian. Kita sudah masuk Juli, Agustus itu masa penilaian. Masa penghakiman sudah dekat,” ujarnya tajam.
Wali Kota menyebut bahwa evaluasi kinerja 6 bulan akan jatuh pada Agustus 2025, dan akan digunakan sebagai dasar rotasi-mutasi lebih lanjut. Saat ini, sejumlah nama sudah diajukan ke gubernur dan prosesnya sedang berjalan di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Kalau BKN cepat keluarkan persetujuan, maka sebelum Agustus saya bisa rotasi lagi. Tapi kalau tidak, kita tetap jalankan Agustus. Waktunya tidak lama,” katanya.
Wali Kota juga menyisipkan pesan personal namun bermakna dalam:
“Jangan salah artikan senyum saya. Saya ini lembut dalam cara, tapi tegas pada tujuan. Hari ini kita bisa tertawa bersama, tapi besok saya bisa keluarkan SP 1 kalau kinerjanya buruk,” tuturnya dengan ekspresi tenang namun tajam.
Wali Kota Widodo menutup arahannya dengan harapan sekaligus peringatan: ASN dan pejabat di lingkup Pemkot Kupang harus siap berubah, atau akan tergeser.
“Yang kinerjanya bagus, saya senyum terus. Tapi jangan kira kita sudah baik lalu kita santai-santai. Kalau kinerja turun, mood saya juga ikut berubah. Semua dinilai. Kita bergerak ke birokrasi yang melayani, bukan birokrasi yang minta dilayani,” tutupnya.
📝 : kl
