 |
| Simson Polin minta Dinas ESDM NTT menertibkan tambang ilegal, dorong perluasan WPR, dan percepat aliran listrik ke Rote Ndao. Ia juga soroti rendahnya realisasi anggaran ESDM tahun 2025. |
Kupang,NTT, 31 Juli 2025– Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi NTT, Simson Polin dari Fraksi PSI, menyoroti dua persoalan utama yang dinilai krusial: maraknya tambang ilegal yang beroperasi di sejumlah kabupaten, serta masih banyaknya wilayah yang belum dialiri listrik, khususnya di Kabupaten Rote Ndao.
Desak Penertiban Tambang Ilegal
Dalam forum resmi tersebut, Simson mengungkapkan keprihatinannya terhadap lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pelaku tambang yang hanya memiliki izin eksplorasi, namun sudah melakukan aktivitas pertambangan skala produksi. Menurutnya, hal ini tidak hanya berdampak buruk terhadap lingkungan, tetapi juga merugikan daerah karena tidak adanya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari aktivitas ilegal tersebut.
“Setahu saya, izin eksplorasi itu bukan untuk menambang, hanya ambil sampel tanah, batu, diuji dulu di laboratorium. Tapi sekarang sudah banyak yang beroperasi. Ini sangat merusak dan merugikan karena tidak bisa ditarik retribusi,” tegas Simson.
Ia menilai situasi ini seperti hubungan tanpa kejelasan. “Orang bilang, ini kayak sudah pacaran tapi tidak pernah dinikahkan. Izin ada, tapi tidak sah untuk produksi. Kalau dibiarkan, daerah tidak dapat apa-apa, sementara kerusakan lingkungan terjadi,” sambungnya.
Simson pun meminta Dinas ESDM agar bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penertiban. Ia menekankan perlunya pengawasan yang ketat agar praktik penyalahgunaan izin tidak terus terjadi dan memberikan efek jera bagi pelanggar.
Dorong Perluasan Wilayah Tambang Rakyat
Selain itu, Simson juga mendorong pemerintah untuk memperluas Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Ia mencontohkan Kabupaten TTS sebagai satu-satunya daerah yang saat ini memiliki WPR aktif dan berkontribusi terhadap PAD melalui Iuran Pertambangan Rakyat (IPERA).
“Kabupaten lain seperti Kupang, Sabu Raijua, Rote dan lain-lain juga punya potensi seperti batu pecah, pasir kali, sirtu, bahkan pasir laut. Kalau dikelola dengan izin resmi, maka selain melindungi lingkungan, PAD juga masuk,” jelasnya.
Simson menambahkan bahwa kebutuhan material seperti batu dan pasir sangat tinggi dalam proyek-proyek pembangunan, sehingga pengelolaan legal akan membawa manfaat ekonomi dan lingkungan sekaligus.
Percepat Listrik untuk Wilayah Terluar Rote
Isu lain yang menjadi sorotan Simson adalah elektrifikasi desa. Ia mengaku mendapat banyak keluhan dari masyarakat selama masa reses, khususnya di wilayah Kabupaten Rote Ndao. Salah satu daerah yang disebutkan adalah Pulau Nusa, yang hingga kini belum teraliri listrik sama sekali.
“Saya minta perhatian serius. Di Pulau Nusa itu, satu desa belum pernah rasakan listrik. Ini tahun 2025, bukan 1995. Ini sangat menyedihkan,” kata Simson.
Simson juga menyinggung bahwa hingga pertengahan tahun 2025, hanya empat kabupaten yang sudah berjalan program pengadaan listrik, yaitu: TTS, Sabu Raijua, Sumba Barat Daya, dan Manggarai Timur. Sementara dua kabupaten lainnya seperti Alor dan Ende masih menunggu proses penganggaran lebih lanjut.
“Rencana yang sudah disampaikan ke masyarakat harus dikawal. Kalau tidak, pemerintah kehilangan kepercayaan. Harapan saya, pekerjaan ini bisa selesai tahun ini juga,” tambahnya.
Target PAD Naik, Tapi Realisasi Anggaran Masih Rendah
Dalam rapat tersebut juga dibahas realisasi anggaran Dinas ESDM Tahun Anggaran 2025 yang masih tergolong rendah. Dari total pagu anggaran sebesar Rp17,4 miliar, realisasi keuangan hingga Juni baru mencapai Rp5,86 miliar atau 33,71 persen.
Menanggapi hal ini, Simson meminta agar realisasi dipercepat. Menurutnya, kinerja ESDM harus mampu mengejar target hingga 90 bahkan 100 persen hingga akhir tahun.
“Kita harus tetap optimis. Target PAD kan naik 100 persen, dari Rp120 juta ke Rp240 juta. Realisasi anggaran harus selaras. Jangan sampai target naik, tapi realisasinya tertinggal,” tegasnya.
Rencana Program dan Anggaran Tahun 2026
Sebagai catatan, Dinas ESDM Provinsi NTT menetapkan target PAD 2026 sebesar Rp240 juta, naik 100% dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, pagu anggaran 2026 naik menjadi Rp23.599.292.768, yang dialokasikan untuk lima program utama:
1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Rp17,5 miliar)
2. Pengelolaan Kegeologian
3. Pengelolaan Mineral dan Batubara (Rp547 juta)
4. Energi Baru Terbarukan (Rp1,04 miliar)
5. Ketenagalistrikan
Juga terdapat alokasi untuk Cabang Dinas Wilayah II sebesar Rp2 miliar dan Wilayah IV sebesar Rp500 juta, seluruhnya bersumber dari PAD.
Dengan berbagai masukan strategis tersebut, Simson Polin berharap Dinas ESDM dapat menjalankan program secara lebih terukur, transparan, dan berorientasi pada hasil. Penertiban tambang ilegal, percepatan listrik di Rote, serta penguatan legalitas tambang rakyat diharapkan menjadi prioritas bersama.
“Kita bangun NTT bukan hanya dengan target angka, tapi dengan dampak nyata bagi masyarakat. Listrik harus hadir di Rote, dan alam harus dilindungi dari tambang liar,” pungkasnya.
✒️: kl
