 |
| Bupati Kupang Yosef Lede siapkan tempat demo lengkap di tiap daerah. Panggung, toilet, hingga fasilitas publik untuk rakyat sampaikan aspirasi. |
Oelamasi,NTT — Dalam langkah yang terbilang progresif dan pro-demokrasi, Bupati Kupang Yosef Lede, SH, menegaskan komitmennya untuk menyediakan tempat demo lengkap dengan fasilitas umum di setiap wilayah Kabupaten Kupang. Hal ini ia sampaikan dalam pertemuan resmi bersama wartawan dan jajaran OPD di Kantor Bupati Kupang, Kamis (3/7/2025).
Pernyataan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi langsung Menteri Dalam Negeri yang meminta setiap pemerintah daerah untuk menyediakan ruang khusus penyampaian aspirasi tanpa harus mengganggu ketertiban umum.
“Kalau masyarakat ingin menyampaikan aspirasi lewat demo, kita siapkan tempatnya. Mulai dari panggung, tempat duduk, hingga toilet umum,” tegas Yosef Lede di hadapan para awak media.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh takut pada unjuk rasa rakyat, karena itu merupakan bagian penting dari demokrasi dan mekanisme pengawasan terhadap kinerja aparatur negara.
“Saya tidak takut. Justru saya bersyukur jika masyarakat demo, karena itu berarti rakyat masih peduli dan ingin kita bekerja lebih baik,” ujarnya.
Bupati Yosef juga menolak anggapan bahwa demonstrasi adalah bentuk ancaman. Sebaliknya, ia menyebutnya sebagai alat kontrol sosial yang sehat dan bahkan perlu difasilitasi dengan baik.
“Kalau rakyat datang menyampaikan aspirasi, kita layani. Pemerintah itu harus terbuka dan siap dikritik. Demo itu bukan gangguan, tapi cermin sehatnya demokrasi,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga memastikan bahwa setiap kecamatan di Kabupaten Kupang akan diarahkan untuk menyiapkan lokasi strategis untuk penyampaian aspirasi. Tempat itu harus memenuhi syarat keamanan, kenyamanan, serta memiliki fasilitas pendukung seperti air bersih dan toilet.
“Kita sebagai pemerintah harus tunjukkan bahwa kita bukan penguasa yang anti-rakyat. Kita pelayan. Maka fasilitas untuk rakyat bicara pun wajib disiapkan,” pungkas Yosef dengan tegas.
Langkah ini langsung mendapat respon positif dari sejumlah tokoh masyarakat dan LSM di wilayah Kupang. Mereka menilai hal ini sebagai bentuk kemajuan dalam tata kelola pemerintahan daerah, di mana suara rakyat tidak hanya didengar, tapi juga dihormati.
✒️: kl
