 |
| Komisi IV DPRD NTT menyetujui penambahan anggaran untuk PUPR sebesar Rp19 miliar pada Perubahan PPAS 2025, disertai tambahan dana untuk ESDM dan Perhubungan. Berikut rincian lengkap dan catatan strategisnya. |
Kupang,NTT, 11 Agustus 2025 — Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi menyampaikan rekomendasi kepada Badan Anggaran DPRD terkait program dan kegiatan dalam Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat kerja bersama mitra OPD, Komisi IV menyetujui penambahan anggaran bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Perhubungan, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dengan sejumlah catatan strategis yang harus dijalankan.
Rincian Pendapatan dan Belanja
Berdasarkan laporan hingga 31 Juli 2025, realisasi pendapatan Dinas PUPR mencapai 25,84% atau Rp1,472 miliar dari target Rp5,7 miliar. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) mencatat realisasi Rp315,3 juta (6,31% dari target Rp5 miliar). Dinas ESDM belum merealisasikan target Rp120 juta (0%), sedangkan Dinas Perhubungan membukukan Rp714,9 juta (17,87% dari target Rp4 miliar).
Untuk belanja, Dinas PUPR merealisasikan Rp24,308 miliar (13,79% dari target Rp176,287 miliar). DLHK mencapai Rp43,163 miliar (44,71% dari target Rp96,55 miliar). ESDM mencatat Rp8,063 miliar (46,31% dari target Rp17,411 miliar). Dinas Perhubungan merealisasikan Rp10,084 miliar (19,91% dari target Rp50,640 miliar), dan Bappeda NTT Rp10,783 miliar (44,57% dari target Rp24,191 miliar).
Penambahan Anggaran pada Perubahan PPAS 2025
Komisi IV menyetujui penambahan anggaran untuk PUPR sebesar Rp19,135 miliar dengan rincian:
- Bina Marga: Rekonstruksi jalan Rp265 juta, rehabilitasi jalan Rp10,848 miliar, pemeliharaan rutin jalan Rp1,5 miliar.
- Bidang Sumber Daya Air: Pembangunan sumur air tanah Rp975 juta, pembangunan embung Rp800 juta.
- Perumahan dan Kawasan Permukiman: Peningkatan jaringan irigasi permukiman Rp554,9 juta, penyediaan prasarana sarana utilitas umum Rp200 juta, penyusunan/review legalisasi kebijakan bidang PKP Rp100 juta.
- Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung Negara: Rp400 juta.
- Perencanaan Strategis dan Teknis SPAM: Rp250 juta.
- Peningkatan SPAM lintas kabupaten/kota: Rp100 juta.
- Pelayanan Penunjang: Rp744,7 juta.
- Sekretariat: Gaji dan tunjangan ASN Rp997,1 juta, pemeliharaan gedung Rp150 juta.
Untuk Dinas ESDM, tambahan anggaran Rp497,5 juta dialokasikan untuk TPP pegawai (dari 9 bulan menjadi 12 bulan) sebesar Rp354,6 juta dan program pengelolaan energi baru terbarukan Rp142,8 juta.
Dinas Perhubungan menerima tambahan Rp441,93 juta yang terdiri dari gaji dan TPP pegawai Rp383 juta, pengawasan Pelabuhan Aimere Rp8,13 juta, dan belanja rutin Rp50 juta. Komisi IV juga mendukung pembangunan gedung Dinas Perhubungan secara tahun jamak (multiyears) setelah persyaratan kepemilikan tanah terpenuhi.
Catatan dan Rekomendasi Komisi IV
Komisi IV memberikan tujuh poin penegasan:
- PUPR wajib menghindari masalah hukum seperti kasus sebelumnya.
- Komisi IV harus dilibatkan dalam setiap pengawasan pengadaan barang dan jasa.
- DLHK wajib memperbarui data kelompok tani hutan secara terpilah, bukan gelondongan.
- Pekerjaan konstruksi harus menyesuaikan situasi lapangan agar tidak menghambat target belanja daerah.
- Skala prioritas pembangunan infrastruktur jalan harus objektif.
- Pembangunan sarana prasarana sektor produksi seperti bendungan dan irigasi harus direncanakan secara matang.
- Semua OPD mitra harus mematuhi aturan agar program berjalan tepat sasaran.
Rekomendasi ini dibacakan langsung oleh Simson Polin, Anggota Komisi IV DPRD NTT, dan ditujukan untuk segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
✒️: kl
