 |
| Opini Endang Hastuty Bunga, SH: Tragedi unjuk rasa yang menewaskan pengemudi ojol harus jadi titik balik demokrasi. DPR jangan sembunyi di balik aparat. |
Oleh: Endang Hastuty Bunga, S.H.
(Aktivis Perempuan dan Anak, Advokat)
Belum lama ini, kita semua dikejutkan oleh insiden memilukan dalam sebuah aksi unjuk rasa. Seorang pengemudi ojek online harus kehilangan nyawa setelah tidak sengaja tertabrak anggota Brimob yang tengah bertugas. Saya pribadi menyampaikan duka cita mendalam, Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Al-Fatihah untuk almarhum, semoga Allah SWT menerima segala amal ibadahnya dan memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan.
Namun, ada hal mendasar yang tidak boleh luput dari perhatian publik. Tragedi ini jangan sampai membuat rakyat salah arah dalam melampiaskan kemarahan. Aparat kepolisian, termasuk Brimob, hanyalah instrumen negara. Mereka menjalankan tugas sesuai perintah, tanpa bayaran tambahan selain gaji rutin mereka. Menjadikan mereka sasaran amarah sama artinya dengan salah alamat.
Fokus utama demonstrasi seharusnya tetap tertuju pada DPR. Lembaga ini adalah representasi rakyat yang memegang mandat konstitusional untuk menampung, memperjuangkan, sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sayangnya, justru DPR kerap bersembunyi di balik tembok kekuasaan, membiarkan benturan terjadi antara aparat dengan rakyat. Ketika rakyat berhadapan dengan aparat, yang diuntungkan adalah DPR karena berhasil mengalihkan perhatian dari tanggung jawab utamanya.
Inilah yang saya sebut sebagai bahaya politik pembiaran. DPR tidak boleh hanya menjadi penonton. Mereka wajib hadir di tengah masyarakat, membuka ruang dialog, dan membangun forum diskusi terbuka agar aspirasi rakyat benar-benar tersampaikan. Dengan begitu, aksi protes tidak harus selalu bermuara pada benturan fisik yang merugikan semua pihak.
Kita harus jujur mengakui: tragedi ini adalah musibah yang menimpa kita bersama. Brimob adalah manusia biasa yang juga punya keluarga, sama halnya dengan almarhum pengemudi ojek online. Maka, tugas moral kita adalah memastikan musibah ini tidak dijadikan bahan bakar untuk pertentangan horizontal, melainkan sebagai titik balik untuk memperbaiki saluran demokrasi.
Saya mengajak seluruh elemen masyarakat agar tetap bijak dalam menyampaikan aspirasi. Tuntutan harus tetap diarahkan pada sasaran yang tepat: DPR sebagai pemegang mandat rakyat. Jangan menambah kisruh baru dengan membenturkan rakyat dan aparat. Demokrasi akan lebih sehat jika kita mampu menjaga fokus perjuangan, menagih janji dan tanggung jawab wakil rakyat di Senayan.
