 |
Industri garam digenjot Pemda, tapi rekrutmen camat Landu Leko tak adil. Pemilik lahan ditinggalkan, rakyat pun enggan melepas lahannya.
Opini oleh: Pemazmur Jalanan
Ada yang aneh dan menyakitkan hati di Landu Leko. Pemerintah daerah sedang mati-matian pacu industri garam sebagai proyek unggulan, tapi di level bawah justru tersandung pada hal paling mendasar: manajemen tenaga kerja dan keadilan rekrutmen.
Camat Landu Leko, Daniel P. J. Bolla, SH, mestinya paham: kalau bicara garam, lahan itu kunci. Tapi yang terjadi justru kebalik. Mereka yang punya lahan garam tidak direkrut, sementara yang tidak punya lahan justru direkrut. Apa ini bukan ironi?
Akibatnya, wajar saja ada pemilik lahan yang ogah melepas lahannya untuk industri garam. “Untuk apa lahanku dipakai, kalau aku sendiri tidak dilibatkan?” begitu kira-kira logikanya.
Inilah blunder yang mencoreng semangat besar Pemda. Bayangkan, bagaimana mungkin program industri garam bisa sukses kalau yang punya lahan merasa ditinggalkan? Ini bukan sekadar soal kerja, tapi soal harga diri dan keadilan.
Seharusnya, camat bisa bertindak sebagai jembatan, bukan justru jadi tembok penghalang. Karena ketika kebijakan tidak menyentuh rasa keadilan masyarakat, jangan salahkan rakyat kalau mereka melawan dengan cara paling sederhana: tidak menyerahkan lahan.
Industri garam itu bukan hanya proyek ekonomi, tapi juga proyek sosial. Jika camat gagal mengelola komunikasi dan rekrutmen, maka Pemda pun akan dipandang gagal. Dan jika Landu Leko gagal, citra industri garam daerah ikut tercoreng.
Pesanku sederhana: Camat Landu Leko jangan hanya pakai gelar SH di belakang nama, tapi pakailah hati dan nurani di depan rakyat.
— Pemazmur Jalanan
