 |
| Pemuda Lowolabo desak transparansi perekrutan aparatur desa. Aksi damai digelar di Kantor Desa Lowolabo, Maumere, tuntut keadilan & akuntabilitas. |
Suara Rakyat Menggema di Lowolabo: Pemuda Desak Transparansi Perekrutan Aparatur Desa
Maumere,NTT, 22 September 2025 – Puluhan pemuda, mahasiswa, dan anggota Karang Taruna Desa Lowolabo menggelar aksi damai di Kantor Desa Lowolabo, Senin (22/9). Aksi bertajuk “Suara Rakyat, Suara Keadilan” ini menyoroti dugaan kejanggalan dalam proses penerimaan aparatur desa yang dinilai tidak transparan dan melanggar aturan hukum.
Dalam pernyataan sikap, massa menuntut pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk bertanggung jawab atas pembentukan panitia perekrutan aparatur desa. Mereka menilai tahapan seleksi selama ini cacat prosedur dan berpotensi melanggar hukum.
Massa aksi juga menyoroti pelanggaran terhadap Perda Sikka Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 Poin L tentang tata kelola perekrutan aparatur desa. Panitia yang dibentuk bahkan disebut tidak memahami aturan sebagaimana mestinya.
Koordinator aksi, Markus Moa Mite, menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam. “Apabila pemerintah desa dan BPD tidak bertanggung jawab serta membatalkan hasil perekrutan yang cacat prosedur, maka aksi jilid II akan kami gelar. Bahkan kami mendesak Penjabat Kepala Desa Lowolabo untuk mengundurkan diri bila terbukti tidak mampu menjalankan tugas dengan baik,” ungkap Markus kepada media ini via WhatsApp.
Massa aksi juga memberikan tenggat waktu 1 x 24 jam bagi pemerintah desa untuk menyampaikan jawaban resmi.
Sementara itu, PJ Kepala Desa Lowolabo, Gonis Da Lopez, saat dikonfirmasi media ini menyatakan persoalan tersebut akan ditindaklanjuti ke tingkat kecamatan.
“Terkait persoalan ini nanti kami lanjutkan ke kecamatan, karena dalam pertemuan tadi Pak Camat juga hadir. Sehingga keputusan menunggu pertemuan berikut pada hari Rabu yang akan datang,” jelas Gonis.
Meski berlangsung tertib, aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa pemuda Lowolabo siap berdiri di garda terdepan ketika transparansi dan keadilan dalam pemerintahan desa dipertaruhkan.
Kasus perekrutan aparatur desa di Lowolabo membuka mata publik bahwa keterbukaan informasi adalah harga mati bagi pemerintahan desa. Jika transparansi diabaikan, suara rakyat akan selalu menggema sebagai pengingat bahwa demokrasi hidup dari keadilan dan akuntabilitas.
✒️: Albert Cakramento
