Oleh: Ryan Laka Ma’u, Mantan Ketua PMKRI Cabang Ende
Ada yang janggal sekaligus memalukan. Seorang staf ahli anggota DPD RI asal NTT, Maria Stevi Harman, justru tampil sebagai demonstran di depan Gedung DPR RI. Ia adalah Exen Jontona, mantan Ketua PMKRI Cabang Malang yang kini duduk manis di struktur pengurus pusat PMKRI di Jakarta.
Pertanyaan yang menggelitik publik: apakah staf ahli DPD RI sekarang bekerja untuk negara atau justru untuk ormas?
Kontradiksi yang Menggerus Marwah Negara
Seorang staf ahli DPD RI semestinya mengabdi secara penuh untuk kepentingan negara. Ia digaji dari uang rakyat, diberi mandat untuk menopang kerja senator. Tapi ironisnya, staf ahli yang seharusnya profesional justru sibuk turun ke jalan, mengibarkan bendera organisasi. Ini bukan sekadar keliru, tapi juga pukulan telak bagi marwah lembaga negara.
Dalam teori administrasi publik, tindakan seperti ini disebut role conflict—konflik peran yang jelas-jelas merusak integritas. Sementara dalam teori principal-agent, fenomena ini adalah pengkhianatan mandat: agen (staf ahli) seharusnya loyal pada principal (lembaga negara dan publik), tapi malah sibuk melayani kepentingan eksternal.
Publik Tak Bisa Dibohongi
Representasi ganda semacam ini adalah bom waktu. Bagaimana publik bisa percaya pada DPD RI, bila staf ahlinya sendiri bermain dua kaki? Apakah suara rakyat di Senayan masih murni, atau sudah dibajak oleh kepentingan ormas?
Apalagi, sikap ini dibiarkan begitu saja. Apakah Senator Maria Stevi Harman sadar staf ahlinya menjelma menjadi demonstran? Atau justru menutup mata demi kenyamanan politik?
Mundur atau Diturunkan
Saya ingin tegas: Exen Jontona harus memilih. Jika ingin tetap menjadi aktivis PMKRI, mundurlah dari jabatan staf ahli DPD RI. Jika ingin tetap bekerja di lembaga negara, lepaskan jabatan di ormas. Tidak ada ruang untuk bermain dua peran yang saling bertolak belakang.
Dan lebih dari itu, publik juga menunggu sikap Senator Maria Stevi Harman. Diam berarti setuju. Membiarkan stafnya menjadi demonstran berarti merestui pelecehan terhadap etika lembaga negara.
DPD RI bukan panggung ormas. Ia adalah rumah negara. Dan bila ada staf ahli yang menjadikannya alat tawar di jalanan, maka itu bukan hanya soal pribadi Exen Jontona—itu tamparan keras bagi integritas senator yang menaunginya.
