 |
| Dalam rapat Banggar DPRD NTT bersama pemerintah, Simson Polin dari Fraksi PSI menyoroti keterlambatan pembayaran TPP guru. Ia juga menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran infrastruktur dan dukungan untuk UMKM. |
Kupang, NTT,3 September 2025– Masalah Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) guru kembali mencuat dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Pemerintah Provinsi. Anggota DPRD NTT dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Simson Polin, menyuarakan keluhan para guru yang diterimanya saat reses di daerah pemilihan.
Menurut Simson, banyak guru yang mengaku baru menerima TPP pada periode Januari hingga Maret, sehingga memengaruhi kesejahteraan mereka.
“Banyak guru mengeluh soal TPP yang baru cair di awal tahun. Ini perlu perhatian serius agar hak guru tidak lagi tertunda,” tegasnya.
Selain menyuarakan aspirasi pendidikan, Simson juga menyoroti rendahnya realisasi belanja modal infrastruktur. Hingga Agustus 2025, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi baru mencapai 12,22%, sementara belanja gedung dan bangunan hanya 5,54% dari total Rp161 miliar.
Ia mengingatkan pemerintah agar segera mempercepat progres pembangunan, terutama menjelang musim hujan, supaya tidak menimbulkan masalah hukum akibat proyek yang tidak tuntas.
Di sisi lain, Simson mengapresiasi alokasi Rp12 miliar untuk infrastruktur pariwisata dan Rp5 miliar untuk promosi dalam rangka mendukung Tour de Flores dan PON. Namun, ia menilai perlu juga ada event lokal dengan anggaran kecil yang bisa menggerakkan UMKM, seperti pacuan kuda Piala Gubernur dan event otomotif (gesrek motor) yang terbukti mampu menarik puluhan ribu penonton.
Menutup pernyataannya, Simson kembali menekankan bahwa kedamaian adalah kunci kemajuan NTT yang dikenal sebagai Nusa Terindah Toleransi.“NTT damai, NTT maju. Tuhan memberkati saudara,” pungkasnya.
✒️: kl
