 |
| Joko Widodo memberi arahan pada Closing Ceremony Rakernas Partai Solidaritas Indonesia di Makassar. |
Makasar, 31 Januari 2026 — Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menegaskan komitmennya untuk turun langsung ke 38 provinsi di seluruh Indonesia guna memperkuat struktur Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hingga ke tingkat RT dan RW. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan arahan pada Closing Ceremony Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PSI di Makasar.
Dalam arahannya, Jokowi menekankan bahwa kekuatan partai politik terletak pada struktur yang kuat dan hidup, yang benar-benar bekerja hingga akar rumput dan menyentuh langsung masyarakat. Struktur partai, menurutnya, tidak boleh berhenti di tingkat DPD, melainkan harus menjangkau desa, RT, dan RW.
“Kalau diperlukan, saya siap datang. Saya masih sanggup turun ke 38 provinsi, ke kabupaten dan kota, bahkan sampai ke kecamatan,” tegas Jokowi.
Menanggapi arahan tersebut, Simson Polin, anggota DPRD Provinsi NTT, menilai pesan Presiden Jokowi sebagai penegasan arah perjuangan PSI ke depan. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi menunjukkan keseriusan dalam membangun partai yang kuat dari bawah.
“Pak Jokowi menegaskan ada empat hal penting bagi seluruh pengurus PSI, mulai dari DPP, DPW, DPD, DPC, hingga tingkat ranting bahkan RT dan RW. Ini adalah pesan bahwa kerja politik harus nyata dan menyentuh langsung masyarakat,” ujar Simson Polin.
Ia juga menekankan bahwa komitmen Jokowi untuk bekerja keras dan turun langsung ke 38 provinsi menjadi motivasi besar bagi seluruh kader PSI di daerah. “Ini menjadi penyemangat bagi kami di daerah, termasuk di NTT, untuk memperkuat struktur dan kerja-kerja politik berbasis rakyat,” tambahnya.
Jokowi sendiri menegaskan kesiapannya untuk bekerja keras bahkan bekerja mati-matian untuk PSI, seiring dengan target besar yang ingin dicapai partai. Karena itu, PSI dinilai harus memiliki mesin organisasi yang besar, solid, dan militan.
Rakernas PSI juga menargetkan penguatan struktur partai hingga tingkat RT dan RW harus rampung paling lambat akhir 2026, sebagai bagian dari upaya membangun politik kebaikan dan memperkuat demokrasi di Indonesia.
✒️: kl
