 |
| Simson Polin, Anggota DPRD Provinsi NTT, saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi NTT, membahas percepatan pembangunan jembatan dan pelebaran jalan nasional di wilayah NTT. |
Kupang,NTT,5 Februari 2026-Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Simson Polin, secara tegas mendesak pemerintah pusat agar segera merealisasikan pembangunan Jembatan Rote–Usu yang menghubungkan Pulau Rote (Bakrolean) dan Pulau Usu (Airani). Menurutnya, penundaan proyek tersebut mencerminkan belum hadirnya negara secara nyata di wilayah kepulauan.
Desakan itu disampaikan Simson Polin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD NTT bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Ia menekankan bahwa masyarakat Rote telah terlalu lama menunggu infrastruktur dasar yang menjadi penopang mobilitas, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi.
“Jembatan Rote–Usu bukan proyek biasa. Ini adalah kebutuhan mendasar masyarakat kepulauan. Negara tidak boleh terus menunda,” tegas Simson.
Ia meminta agar pembangunan jembatan dimulai pada tahun 2026 dengan pagu anggaran sekitar Rp11 miliar, serta dilaksanakan secara bertahap hingga tuntas pada tahun 2027, sehingga dapat segera digunakan oleh masyarakat.
Selain jembatan, DPRD NTT juga menyoroti kondisi jalan nasional Ba’a–Olafuliha’a hingga Papela, Rote Timur, yang dinilai belum memadai bagi kendaraan roda empat dan truk logistik. Simson menegaskan bahwa pelebaran bahu jalan harus menjadi bagian dari komitmen negara dalam membuka keterisolasian wilayah.
“Kalau jalan sempit dan rusak, distribusi barang terganggu. Dampaknya langsung ke harga kebutuhan pokok dan ekonomi rakyat,” ujarnya.
Dalam RDP tersebut, BPJN NTT memaparkan progres pemaketan infrastruktur Tahun Anggaran 2026, termasuk paket Preservasi Jalan Papela–Simpang Olafuliha’a–Pantai Baru dan Simpang Olafuliha’a–Ba’a, yang dinilai sejalan dengan tuntutan DPRD dan kebutuhan masyarakat Rote.
DPRD NTT menegaskan akan terus mengawal dan menekan pemerintah pusat agar proyek infrastruktur di Pulau Rote tidak lagi sekadar wacana, melainkan benar-benar direalisasikan tepat waktu.
“Ini soal keadilan pembangunan. Negara harus hadir sampai ke pulau terluar,” pungkas Simson Polin.
✒️: kl
