 |
Ruang Duka, Ruang Kuasa, dan Krisis Kepemimpinan Moral Negara
Oleh: Heribertus Mesi (Wakil Kepala Bidang Pendidikan GMNI Cabang Sikka)
Apakah jabatan dipandang sebagai amanah, atau sekadar simbol kekuasaan?
Pertanyaan ini menggema getir di tengah duka atas meninggalnya seorang anak didik kelas IV SD berinisial YBR (10) di Desa Nenowea, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada.
Tragedi ini bukan sekadar peristiwa personal, melainkan cermin retak dari wajah sistem sosial, pendidikan, dan politik kita. Kematian seorang anak adalah indikator kegagalan kepemimpinan, dari tingkat desa hingga provinsi. Bukan untuk saling melempar tanggung jawab, melainkan untuk menegaskan bahwa pemerintahan yang gagal melindungi rakyat paling rentan telah kehilangan legitimasi moralnya.
Kepemimpinan bukan sekadar jabatan administratif, melainkan amanah eksistensial atas kehidupan manusia yang paling lemah.
Bukan Sekadar Faktor Ekonomi, Ada Dugaan Faktor Sosial
Tragedi ini adalah luka kemanusiaan yang seharusnya dihadapi dengan empati, tanggung jawab moral, serta keberpihakan nyata pada keselamatan anak-anak. Ketika seorang anak harus menyerah pada keadaan, maka semua pihak—orang tua, tokoh adat, pemuka agama, hingga pemangku kebijakan—wajib berdiri di depan cermin besar dan bertanya: di mana sistem kita bocor?
Narasi publik yang menyederhanakan peristiwa ini semata sebagai persoalan ekonomi adalah reduksi berbahaya. Sejak dalam kandungan hingga masuk sekolah dasar, YBR tidak pernah merasakan kehadiran dan kasih sayang seorang ayah.
Menurut analisis GMNI Sikka, tragedi ini tidak semata-mata akibat kemiskinan, melainkan kuat dipengaruhi faktor sosial, termasuk dugaan tekanan psikologis dan kemungkinan perundungan (bullying) dari lingkungan sekolah maupun masyarakat.
GMNI Sikka mendesak investigasi menyeluruh di lingkungan desa dan sekolah, serta evaluasi komprehensif oleh pemerintah. Jika ditemukan fakta adanya perundungan, maka tindakan hukum tegas harus diberlakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
Negara sebagai Gagasan Moral, Bukan Sekadar Administrasi
Dalam filsafat politik, negara bukan sekadar kumpulan prosedur dan birokrasi. Negara adalah gagasan moral tentang keadilan dan perlindungan bagi yang paling rentan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah kontrak moral antara negara dan rakyat. Namun kontrak itu kehilangan makna jika di lapangan anak masih harus bertaruh nyawa.
Sekolah harus menjadi ruang aman dan ruang pembebasan, bukan ruang reproduksi tekanan sosial. Jika anak-anak masih tidak terlindungi, maka negara belum sungguh-sungguh hadir.
Politisasi Duka: Etika yang Terluka
GMNI Sikka menilai kehadiran elite pemerintahan—gubernur, bupati, hingga anggota DPR—dalam tragedi ini berpotensi menggeser ruang kedukaan menjadi ruang pencitraan politik bila tidak disertai tindakan kebijakan konkret.
Duka rakyat tidak boleh dijadikan panggung legitimasi kekuasaan.
Ruang duka adalah ruang sunyi, ruang hormat, dan ruang kejujuran—bukan ruang kamera dan narasi seremonial tanpa solusi nyata. Ketika simbol empati lebih dominan daripada reformasi kebijakan, maka politik kehilangan dimensi etiknya.
Melampaui Amarah, Menuju Keadilan Rasional
Di tengah gelombang kemarahan publik, kita diuji untuk tetap rasional. Penghakiman massa tanpa kronologi yang jujur hanya akan memperpanjang ketidakadilan. Keadilan lahir dari pencarian kebenaran, investigasi menyeluruh, dan reformasi sistemik, bukan dari narasi sensasional.
Anak dan Sejarah yang Kita Tulis
Anak-anak tidak memilih lahir dalam struktur sosial yang timpang. Mereka adalah korban paling murni dari kegagalan sejarah yang kita wariskan. Jika tragedi ini berlalu tanpa evaluasi serius, maka kita sedang menulis sejarah yang kejam—sejarah di mana masa depan dikorbankan oleh kelalaian struktural dan politisasi duka.
“Kalau timur jangan kau baratkan, dan jangan barat kau ketimurkan.”
Keadilan lahir dari kejujuran membaca realitas, bukan dari narasi yang dimanipulasi demi kuasa.
Penegasan Sikap Ideologis GMNI Sikka
- Negara wajib hadir sebagai pelindung moral dan struktural anak-anak.
- Menolak segala bentuk politisasi penderitaan rakyat, terlebih pada kematian seorang anak.
- Kehadiran pejabat publik harus diukur dari solusi kebijakan, bukan simbol empati semata.
- Sekolah harus menjadi ruang aman dan adil, bukan ruang reproduksi ketimpangan sosial.
- Kematian seorang anak adalah alarm keras kegagalan sistemik yang harus diusut dan diperbaiki.
Penutup
Kepemimpinan tanpa perlindungan terhadap yang paling rentan adalah kepemimpinan tanpa legitimasi moral.
Sejarah akan mencatat: apakah kita memilih diam, atau memilih memperbaiki sistem yang telah melukai anak-anak kita.
