 |
| Aktivis mahasiswa dan elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Jejaring HAM Sikka menggelar aksi di depan Kantor DPRD Kabupaten Sikka, Senin (9/2/2026), sambil membentangkan poster tuntutan agar pelaku dugaan TPPO kasus 13 LC di Pub Eltaras segera ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka, serta mendesak pemerintah dan DPRD berpihak pada prinsip hak asasi manusia. |
Maumere,NTT– Jejaring HAM Sikka mendatangi DPRD Kabupaten Sikka pada Senin, 9 Februari 2026, guna mengajukan audiensi terkait penanganan kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 13 Lady Companion (LC) di Pub Eltaras Maumere. Aksi ini menuntut penegakan hukum yang tegas, cepat, dan berpihak pada korban.
Jejaring HAM Sikka yang hadir terdiri dari BEM IFTK Ledalero, BEM Universitas Nusa Nipa (UNIPA), JPIC SVD Ende, JPIC SSPS Flores Bagian Timur, Divisi Perempuan TRUK-F, IFTK Ledalero, serta Puslit Candraditya Maumere.
Dalam kedatangan ke DPRD, para aktivis dan mahasiswa membawa poster bertuliskan tuntutan keras, salah satunya: “Desak Segera Tangkap dan Tersangkakan Pelaku TPPO.” Mereka meminta DPRD menjalankan fungsi pengawasan agar aparat penegak hukum bekerja profesional, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, Jejaring HAM Sikka menyerahkan pernyataan sikap tertulis yang ditandatangani organisasi masyarakat sipil dan elemen kampus. Dokumen tersebut mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menghitung dan menuntut ganti rugi dari pelaku kepada para korban.
“Negara tidak boleh kalah oleh pengusaha yang berlindung di balik label industri hiburan namun menjalankan praktik perbudakan. Kami akan terus mengawal kasus ini hingga 13 korban mendapatkan haknya dan para pelaku diproses hukum,” tegas Jejaring HAM Sikka.
Pernyataan sikap itu juga menegaskan asas hukum universal: Fiat justitia ruat caelum — keadilan harus ditegakkan sekalipun langit runtuh.
Hingga berita ini diterbitkan, audiensi belum dimulai dan Jejaring HAM Sikka masih menunggu kepastian penerimaan dari anggota DPRD Kabupaten Sikka.
Kasus TPPO 13 LC Eltaras menjadi ujian nyata keberpihakan negara terhadap korban. Publik menunggu langkah tegas aparat dan DPRD Kabupaten Sikka. Jejaring HAM Sikka menegaskan, keadilan tidak boleh ditunda—setiap detik penundaan adalah pengingkaran hak korban.
✒️: Albert Cakramento
