 |
| Jemari Yoseph Dogon, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang, mendesak pendataan siswa miskin secara riil agar Pemkot dapat menyalurkan bantuan pendidikan yang tepat sasaran. |
Kota Kupang, NTT – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang, Jemari Yoseph Dogon, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Kupang segera melakukan pendataan siswa miskin secara riil dan menyeluruh. Langkah ini dinilai mendesak agar pemerintah dapat merancang program bantuan pendidikan yang tepat sasaran bagi siswa dari keluarga kurang mampu di Kota Kupang.
Desakan tersebut disampaikan Jemari menyusul tragedi siswa yang meninggal dunia di Ngada, yang menurutnya harus menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah untuk lebih peka terhadap kondisi sosial-ekonomi peserta didik. Ia menegaskan, Pemkot Kupang tidak boleh menunggu persoalan serupa terjadi sebelum mengambil langkah nyata.
Jemari menilai, Pemkot Kupang perlu memastikan data siswa miskin yang benar-benar faktual, tidak hanya mengandalkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang berbasis rumah tangga secara umum. Data spesifik siswa diperlukan agar kebijakan bantuan pendidikan tidak salah sasaran.
“Ini harus dilakukan, sehingga Pemkot melalui Dikbud Kota Kupang bisa segera menyalurkan bantuan yang tepat sasaran,” kata Jemari Yoseph Dogon, Rabu (11/2/2026).
Menurutnya, bantuan pendidikan dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Setidaknya, pemerintah harus hadir untuk memenuhi kebutuhan dasar siswa seperti seragam sekolah, buku, dan alat tulis, agar tidak ada anak yang tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi.
Jemari juga menegaskan bahwa upaya pendataan dan intervensi langsung terhadap siswa miskin merupakan persoalan yang jauh lebih mendesak dibandingkan sejumlah program pembangunan lainnya, termasuk alokasi anggaran Rp500 juta per kelurahan.
“Dana kelurahan itu juga penting, tetapi persoalan masa depan siswa jauh lebih penting dan tidak bisa ditunda,” tegasnya.
Ia berharap, melalui pendataan yang akurat, Pemkot Kupang dapat merancang program bantuan pendidikan yang berkelanjutan, sehingga siswa dari keluarga kurang mampu tetap memiliki kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan secara layak dan bermartabat.
✒️: kl
