 |
| Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo (kiri) bersama Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 3 Badan Gizi Nasional Ranto (kanan) usai dialog percepatan perolehan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis di Kupang, Kamis (12/3). 📸 Tonny Ga. |
Kota Kupang, NTT– Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menegaskan bahwa sepiring makanan anak menyimpan harapan bangsa. Pesan itu disampaikannya saat menghadiri Dialog bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT dalam rangka Percepatan Perolehan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di Hotel Aston Kupang, Kamis (12/3).
Dialog tersebut digelar untuk mempercepat pemenuhan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 3 Badan Gizi Nasional, Ranto, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Hadir pula secara virtual sejumlah Kepala Dinas Kesehatan kabupaten lain di NTT, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Denpasar yang membawahi wilayah Bali, NTT, dan NTB, Koordinator Regional Provinsi NTT, para Koordinator Wilayah Provinsi NTT, serta para Ketua Yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Provinsi NTT.
Dalam sambutannya, Wali Kota Kupang menyampaikan apresiasi kepada Badan Gizi Nasional yang telah menginisiasi dialog tersebut sekaligus memperkuat koordinasi lintas daerah dalam percepatan program gizi nasional.
Menurutnya, pembicaraan mengenai masa depan bangsa sering kali dipenuhi narasi besar seperti pembangunan infrastruktur dan kemajuan ekonomi. Namun fondasi masa depan bangsa sebenarnya dimulai dari hal yang paling sederhana, yaitu makanan yang dikonsumsi anak-anak setiap hari.
“Dalam sepiring makanan anak-anak kita, sesungguhnya tersimpan harapan bangsa. Makanan yang sehat adalah fondasi lahirnya generasi yang kuat dan bermartabat,” ujarnya.
Sebagai seorang dokter, Christian Widodo menegaskan bahwa kualitas nutrisi sangat menentukan tumbuh kembang manusia. Nutrisi yang baik mendukung kekuatan fisik, perkembangan kognitif, hingga kemampuan berpikir yang optimal.
Karena itu, menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis tidak sekadar pemberian makanan, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan generasi bangsa.
Namun ia juga menekankan bahwa makanan sehat tidak hanya dinilai dari kandungan gizinya. Faktor keamanan pangan dan higienitas juga menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan. Dalam konteks itulah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) memiliki peran penting.
“Bagi saya, SLHS bukan sekadar dokumen administrasi. Di dalamnya ada jaminan kepercayaan kepada masyarakat dan tanggung jawab moral bahwa makanan yang disajikan benar-benar aman untuk dikonsumsi,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa setiap dapur yang higienis, setiap makanan yang aman, dan setiap standar yang ditegakkan merupakan bagian dari upaya membangun generasi yang sehat dan berkualitas.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Kupang juga memaparkan capaian Kota Kupang dalam penerbitan SLHS bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hingga 11 Maret 2026, dari total 36 SPPG yang ada di Kota Kupang, sebanyak 34 di antaranya telah memperoleh SLHS.
“Dua SPPG lainnya masih dalam proses, satu menunggu hasil laboratorium dan satu lagi dalam tahap pemberkasan. Jika dihitung secara persentase, kemungkinan ini menjadi capaian tertinggi,” jelasnya.
Capaian tersebut, lanjutnya, tidak terlepas dari peran aktif Dinas Kesehatan Kota Kupang yang diminta untuk responsif, komunikatif, dan proaktif dalam mendampingi pengelola SPPG. Pendampingan dilakukan bahkan dengan metode jemput bola guna mempercepat pengurusan sertifikasi.
Christian Widodo juga berharap dialog tersebut tidak berhenti sebagai forum diskusi semata, tetapi mampu menghasilkan solusi konkret bagi berbagai tantangan yang dihadapi setiap daerah.
“Setiap daerah memiliki tantangan berbeda. Namun ketika kita duduk bersama seperti ini, biasanya selalu ada solusi. Perbedaan itu justru bisa menjadi harmoni untuk bergerak bersama mencapai tujuan yang sama,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, ia juga menyoroti pentingnya perluasan cakupan Program Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak di posyandu dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Menurutnya, cakupan program tersebut di Kota Kupang masih perlu diperluas karena sangat berkaitan dengan percepatan penurunan stunting.
“Capaian di sekolah sudah baik, tetapi untuk posyandu dan PAUD masih perlu perhatian khusus. Ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan upaya pencegahan stunting,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 3 Badan Gizi Nasional, Ranto, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi masyarakat, khususnya kelompok sasaran prioritas.
Ia menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program tersebut, aspek keamanan pangan serta kepatuhan terhadap standar higiene dan sanitasi menjadi syarat utama yang tidak dapat diabaikan.
Karena itu, Badan Gizi Nasional bertanggung jawab memastikan standar keamanan pangan pada setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi, salah satunya melalui penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Ranto juga memaparkan perkembangan program secara nasional. Hingga saat ini jumlah SPPG di seluruh Indonesia telah mencapai sekitar 25 ribu unit.
Sementara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dari rencana pembangunan 585 dapur SPPG, saat ini telah berdiri 242 unit atau sekitar 42 persen. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional, sebanyak 114 di antaranya telah memiliki SLHS atau hampir 50 persen.
Ia menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional melalui Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 3 berkomitmen mendorong percepatan kepemilikan SLHS di seluruh SPPG melalui kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, Badan POM, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Targetnya, pada tahun 2026 seluruh SPPG di Provinsi NTT telah memiliki SLHS, sehingga penyelenggaraan layanan Makan Bergizi Gratis dapat semakin berkualitas, higienis, dan terjamin keamanannya.
✍🏼 Chris Dethan/kl
