 |
| Mara Djami Wadu, guru Teknik Elektronika SMK Negeri 5 Kupang (kiri), bersama para guru saat mengikuti kegiatan Pendampingan OSOP Berbasis Literasi bertema “Inovasi dan Branding OSOP” yang diselenggarakan Forum TBM Provinsi NTT di Aula SMK Negeri 5 Kupang, Kamis (5/3/2026). Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan keluhan kepada Gubernur NTT terkait tunjangan beras guru yang hanya dihitung Rp6.800 per kilogram, jauh di bawah harga beras di pasaran. |
Kupang, NTT– Keluhan soal tunjangan beras bagi guru SMA dan SMK di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali mencuat. Seorang guru dari SMK Negeri 5 Kupang menyampaikan langsung keluhannya kepada Melki Laka Lena, Gubernur NTT, terkait nilai uang pengganti beras yang dinilai tidak sesuai dengan harga pasar.
Keluhan tersebut disampaikan oleh Mara Djami Wadu, guru Teknik Elektronika di SMK Negeri 5 Kupang, saat gubernur memberikan kesempatan kepada para guru untuk menyampaikan pertanyaan dan aspirasi.
Momen itu terjadi dalam kegiatan Pendampingan OSOP Berbasis Literasi bertema “Inovasi dan Branding OSOP” yang diselenggarakan Forum TBM Provinsi NTT pada Kamis, 5 Maret 2026 di Aula SMK Negeri 5 Kupang.
Di hadapan gubernur, Mara Djami Wadu menyampaikan bahwa sejak guru SMA dan SMK dialihkan pengelolaannya dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi, tunjangan beras yang sebelumnya diberikan dalam bentuk beras kini diubah menjadi uang.
Namun, menurutnya nilai uang pengganti tersebut jauh dari cukup untuk membeli beras di pasaran.
“Sejak kami dipindahkan ke provinsi, kami tidak lagi menerima beras, tetapi diuangkan. Harga yang diberikan hanya sekitar Rp6.800 per kilogram, sementara harga beras di pasaran sekarang paling murah sekitar Rp13.000 per kilogram,” ungkapnya.
Ia menilai kondisi ini sangat memberatkan para guru karena nilai uang yang diterima jauh di bawah harga pasar.
Bahkan, ia membandingkan bahwa harga pakan ayam di toko saat ini sudah mencapai sekitar Rp11.000 per kilogram.
“Dengan uang Rp6.800 itu kami harus membeli beras. Sementara makanan ayam saja sudah sekitar Rp11.000 per kilogram. Jadi sangat sulit bagi kami,” jelasnya.
Karena itu, ia bersama para guru SMA dan SMK di NTT berharap pemerintah provinsi dapat meninjau kembali kebijakan tersebut.
“Kami mohon kepada Bapak Gubernur agar uang beras itu dikembalikan saja dalam bentuk beras, jangan diuangkan lagi,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa kebijakan tunjangan beras dalam bentuk uang saat ini hanya berlaku bagi guru SMA dan SMK yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
Sementara guru SD dan SMP yang masih berada di bawah pemerintah kabupaten/kota memiliki kebijakan yang berbeda.
“Harapan kami guru-guru SMA dan SMK se-Provinsi Nusa Tenggara Timur agar kebijakan ini bisa ditinjau kembali dan tunjangan beras diberikan kembali dalam bentuk beras seperti sebelumnya,” pungkas Mara Djami Wadu.
✒️: Eh
