 |
| Anggota DPRD Kabupaten Sikka, Benediktus Lukas Raja, menyampaikan pandangan tegas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait polemik gaji tenaga kesehatan, yang menjadi sorotan publik dan memicu desakan perombakan kebijakan anggaran daerah. |
Maumere, NTT —Gaji nakes Sikka Rp600 ribu per bulan memicu kemarahan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Sikka, Selasa (22/4/2026). Forum yang semestinya membahas solusi justru berubah menjadi tekanan terbuka terhadap pemerintah daerah soal arah kebijakan anggaran.
Pertanyaan keras pun mencuat di ruang sidang: jika tenaga kesehatan hanya menerima Rp600 ribu, lalu APBD sebenarnya berpihak kepada siapa?
Anggota DPRD Sikka dari Fraksi PDI Perjuangan, Benediktus Lukas Raja, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar teknis penganggaran, melainkan kegagalan menentukan prioritas.
“Semua ini soal uang. Tapi mencari uang itu tugas pemerintah, bukan DPRD,” tegasnya.
Ia menilai tanpa keberanian menetapkan prioritas, seluruh program pemerintah hanya akan berjalan di tempat.
Nada kritik meningkat tajam ketika kondisi keuangan daerah diibaratkan seperti pesawat dalam kondisi darurat.
“Kita ini seperti pesawat masuk turbulensi, tapi pilotnya tidak siap. Kalau dibiarkan, kita jatuh bersama.”
Pernyataan ini menjadi alarm keras atas rapuhnya manajemen fiskal daerah, terutama di sektor vital seperti kesehatan dan pendidikan.
Sorotan DPRD juga mengarah pada skema penganggaran yang dinilai keliru. Gaji nakes yang seharusnya masuk belanja pegawai, justru ditempatkan sebagai insentif dalam belanja barang dan jasa.
“Kalau disebut insentif, berarti mereka tidak punya kepastian gaji. Ini bukan hanya keliru, tapi tidak adil,” tegasnya.
Kondisi ini dinilai memperparah ketidakpastian bagi tenaga kesehatan yang berada di garis depan pelayanan.
DPRD mendorong langkah drastis. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta keluar dari pola lama dan segera meningkatkan PAD.
“Jangan lagi alasan klasik. Cari uang, bukan cari alasan.”
Bahkan usulan ekstrem mengemuka: menghentikan sementara belanja modal tahun 2026–2027.
“Kalau perlu, kita stop dulu pembangunan. Kita selamatkan dulu orang-orang yang bekerja untuk kita.”
Namun DPRD juga mengingatkan konsekuensi besar dari langkah tersebut, termasuk potensi tertundanya pembangunan fisik.
Dalam tekanan tersebut, pemerintah daerah diminta terbuka kepada masyarakat jika kondisi anggaran tidak memungkinkan.
“Kalau uang tidak ada, sampaikan apa adanya ke masyarakat.”
RDP ini menjadi sinyal kuat bahwa krisis kepercayaan terhadap pengelolaan anggaran mulai menguat. Di tengah keterbatasan fiskal, pilihan kini ada di tangan pemerintah daerah: bertahan dengan pola lama atau berani melakukan perubahan total.
Saat anggaran tak berpihak pada yang paling membutuhkan, di situlah krisis sesungguhnya dimulai.
✒️: Albert Cakramento
