Maumere, NTT – Kasus PDAM Sikka kembali memanas setelah GMNI Cabang Sikka menyerahkan langsung dokumen tuntutan kepada Kejaksaan Negeri Sikka. Langkah ini menjadi bentuk tekanan serius agar penanganan dugaan korupsi segera naik ke tahap penyidikan dan berujung pada penetapan tersangka.
Penyerahan dokumen dilakukan langsung oleh Ketua GMNI Cabang Sikka, Wilfridus Iko, dan diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sikka, Armandha Tangdibali. Pertemuan berlangsung serius, menandakan bahwa Kasus PDAM Sikka bukan lagi sekadar isu, tetapi sudah menjadi sorotan publik yang mendesak kepastian hukum.
“Kasus ini tidak boleh terus berlarut tanpa kepastian hukum. Kami datang membawa dokumen resmi sebagai bentuk desakan moral dan kontrol publik,” tegas Wilfridus.
GMNI menyoroti bahwa Kasus PDAM Sikka telah berjalan sejak 2021 hingga 2026, namun masih berada di tahap penyelidikan. Padahal, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Sikka telah menemukan indikasi kerugian negara sekitar Rp2,8 miliar.
Temuan ini dinilai cukup kuat untuk mendorong peningkatan status perkara ke tahap penyidikan. Namun hingga kini, belum ada penetapan tersangka.
Dalam dokumen resmi yang diserahkan, GMNI Cabang Sikka menyampaikan sejumlah tuntutan penting:
- Segera menaikkan status perkara ke tahap penyidikan
- Menetapkan tersangka berdasarkan alat bukti yang ada
- Melakukan penahanan terhadap pihak yang memenuhi unsur pidana
- Mempercepat proses tanpa alasan administratif
- Membuka perkembangan kasus kepada publik
- Menindak semua pihak tanpa pandang jabatan
- Mengusut aliran dana secara menyeluruh
- Menjamin transparansi dan bebas intervensi
GMNI menegaskan bahwa tuntutan ini merupakan bentuk kontrol publik terhadap penegakan hukum, bukan sekadar pernyataan sikap biasa.
Menurut GMNI, lambannya penanganan Kasus PDAM Sikka tidak hanya mencederai rasa keadilan, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Mereka menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, bahkan membuka peluang aksi lanjutan jika tidak ada perkembangan signifikan dalam waktu dekat.
Penyerahan dokumen ini menjadi momentum penting dalam perjalanan panjang kasus yang telah berlarut-larut. Kini, publik menunggu langkah nyata, bukan sekadar janji.
Dokumen sudah di tangan penegak hukum—tinggal keberanian untuk menindak.
✒️: Albert Cakramento
