MAUMERE, NTT – Anggota DPRD Kabupaten Sikka dari Fraksi PDI Perjuangan, Benediktus Lukas Raja, meminta Pemerintah Kabupaten Sikka menggunakan kewenangan otonomi daerah untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Di tengah kondisi ekonomi yang dinilai semakin berat, pemerintah diminta membuka ruang usaha bagi rakyat, bukan justru membatasi atau menutup kesempatan mereka mencari nafkah.
Pernyataan tersebut disampaikan Lukas Raja saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas polemik Pasar PNPM Wuring dan keberadaan Pasar Bengkunis Jaya di Kabupaten Sikka.
Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang tidak baik-baik saja. Harga berbagai kebutuhan pokok terus meningkat, daya beli masyarakat melemah, sementara sebagian besar warga menggantungkan penghidupan dari aktivitas perdagangan, nelayan, hingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Rakyat lagi susah, ekonomi lagi parah. Dalam situasi seperti ini pemerintah harus hadir membuka ruang usaha bagi masyarakat, bukan malah menutup atau mempersulit usaha masyarakat," tegas Lukas Raja.
Ia menilai tujuan utama pemerintah adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan yang diambil harus memperhatikan dampak sosial maupun ekonomi yang dirasakan langsung oleh rakyat.
Lukas Raja juga mengingatkan bahwa persoalan Pasar Bengkunis Jaya pernah melalui proses hukum yang panjang. Saat perkara diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang, majelis hakim bahkan turun langsung ke lokasi, dan pada putusan tingkat pertama pihak Bengkunis Jaya memenangkan perkara.
Namun dalam proses banding, kasasi hingga Peninjauan Kembali (PK), putusan akhirnya memenangkan Pemerintah Kabupaten Sikka.
Meski demikian, menurutnya, kemenangan secara hukum tidak boleh menghilangkan tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan solusi bagi masyarakat yang terdampak.
"Secara hukum mungkin perkara sudah selesai. Tetapi secara sosial dan ekonomi, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat bisa bekerja, berdagang, dan menghidupi keluarganya," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa semangat otonomi daerah harus dimanfaatkan untuk melahirkan kebijakan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat kecil, khususnya nelayan, pedagang ikan, pelaku UMKM, dan masyarakat pesisir yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas pasar.
"Gunakan otonomi daerah untuk menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai rakyat yang sudah susah justru semakin terbebani oleh kebijakan yang membatasi ruang usaha mereka," katanya.
Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, Lukas Raja berharap Pemerintah Kabupaten Sikka lebih mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan kesejahteraan rakyat dalam setiap pengambilan keputusan.
Menurutnya, penyelesaian persoalan tidak cukup hanya berpatokan pada aspek administratif maupun aturan hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat yang terdampak.
"Jangan ukur persoalan ini hanya dari dokumen dan aturan. Lihat juga kondisi masyarakat di lapangan. Ketika rakyat sedang susah dan ekonomi sedang parah, yang dibutuhkan adalah solusi, bukan pembatasan ruang usaha," tandasnya.
Lukas Raja berharap pemerintah daerah dapat menjadikan persoalan tersebut sebagai momentum untuk memperkuat keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlangsungan usaha para pedagang kecil di Kabupaten Sikka.
✒️: Albert Cakramento
