Masuk

Notification

×

Iklan

Tag Terpopuler

Rapat Gabungan Komisi DPRD NTT, Polin Desak ASDP Percepat Dermaga Waijarang

Rabu, 24 Juni 2026 | Juni 24, 2026 WIB Last Updated 2026-06-24T12:32:15Z

 


KUPANG, NTT – Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Simson Polin, mendesak PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Kupang untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Dermaga Waijarang di Kabupaten Lembata. Desakan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan Komisi II, Komisi III, dan Komisi IV DPRD NTT yang berlangsung di Ruang Kelimutu DPRD NTT, Rabu (24/6/2026).


Rapat tersebut dihadiri oleh ASDP Cabang Kupang, KSOP Kupang, Dinas Perhubungan Provinsi NTT, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, serta Bupati Lembata Kanisius Tuaq, S.P. yang secara khusus hadir menyampaikan berbagai kebutuhan masyarakat Lembata terkait konektivitas transportasi laut.


Dalam forum tersebut, Simson Polin menegaskan bahwa percepatan pembangunan Dermaga Waijarang merupakan kebutuhan mendesak yang tidak bisa lagi ditunda. Menurutnya, dermaga tersebut memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta pengembangan ekonomi wilayah kepulauan.


"Kami meminta ASDP segera mempercepat pekerjaan Dermaga Waijarang sehingga dapat segera dimanfaatkan masyarakat. Infrastruktur ini sangat penting untuk memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lembata," tegas Simson Polin.


Menurutnya, masyarakat Lembata selama ini sangat bergantung pada transportasi laut untuk berbagai aktivitas, mulai dari perdagangan, pendidikan, pelayanan kesehatan hingga distribusi kebutuhan pokok. Karena itu, keberadaan dermaga yang memadai menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.


Selain membahas percepatan pembangunan dermaga, RDP juga menyoroti operasional kapal-kapal ASDP yang melayani jalur strategis di wilayah Flores Timur, Lembata, Adonara, Solor hingga Alor.


Dalam rapat tersebut terungkap bahwa KMP Inerie II saat ini melayani rute utama Kupang – Lewoleba – Adonara – Larantuka (PP) yang menjadi salah satu jalur penyeberangan penting bagi masyarakat.


Sementara itu, KMP Ile Mandiri melayani rute Kalabahi – Bakalang – Baranusa – Adonara – Lewoleba – Solor – Larantuka (PP) yang juga menjadi urat nadi transportasi laut di kawasan kepulauan tersebut.


Simson Polin menilai pelayanan kedua armada tersebut harus terus ditingkatkan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.


"Kapal penyeberangan merupakan sarana vital bagi masyarakat kepulauan. Karena itu pelayanan harus tetap optimal, baik dari sisi jadwal, keselamatan, maupun kenyamanan penumpang," ujarnya.


Menurut Simson Polin, pembangunan daerah kepulauan seperti Lembata tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan infrastruktur transportasi yang memadai. Dermaga dan kapal penyeberangan merupakan faktor penting yang menentukan kelancaran arus barang dan orang antarwilayah.


Ia menegaskan bahwa peningkatan konektivitas akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama sektor perdagangan, perikanan, pariwisata, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).


"Kalau konektivitas semakin baik, biaya distribusi bisa ditekan, akses masyarakat semakin mudah, dan aktivitas ekonomi akan tumbuh lebih cepat," kata Simson Polin.


Dalam kesempatan itu, DPRD NTT juga meminta seluruh pihak terkait untuk terus berkoordinasi agar berbagai kendala yang menghambat penyelesaian Dermaga Waijarang dapat segera diselesaikan.


Kehadiran Bupati Lembata Kanisius Tuaq dalam rapat tersebut menunjukkan besarnya harapan masyarakat terhadap percepatan pembangunan infrastruktur transportasi laut di daerahnya.


Pemerintah Kabupaten Lembata berharap Dermaga Waijarang dapat segera difungsikan sehingga mampu meningkatkan pelayanan transportasi dan memperkuat konektivitas antarpulau di kawasan Flores Timur dan sekitarnya.


Bagi masyarakat Lembata, keberadaan Dermaga Waijarang bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang membuka akses yang lebih luas terhadap pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan.


Karena itu, hasil RDP Gabungan Komisi DPRD NTT tersebut diharapkan dapat menjadi dorongan nyata bagi ASDP untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan yang selama ini dinantikan masyarakat.

✒️: kl