Masuk

Notification

×

Iklan

Tag Terpopuler

Apakah Tujuan WFH Sudah Sesuai Harapan Pemerintah Pusat, atau Sekadar Mengurangi Kemacetan dan Keramaian di Kantor?

Rabu, 15 Juli 2026 | Juli 15, 2026 WIB Last Updated 2026-07-15T15:04:13Z

 


Kupang, NTT, 15 Juli 2026 – Pemerintah pusat menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) dengan alasan efisiensi anggaran. Namun, setelah lebih dari dua bulan berjalan, pertanyaan yang mulai mengemuka adalah apakah target penghematan tersebut benar-benar tercapai, atau justru WFH hanya berdampak pada berkurangnya kepadatan di perkantoran dan kemacetan di jalan.


Berdasarkan pantauan media ini, perubahan yang paling nyata sejak WFH diberlakukan adalah menurunnya jumlah aparatur yang berkantor serta berkurangnya volume kendaraan pada hari-hari pelaksanaan WFH. Sebaliknya, indikator utama efisiensi anggaran, seperti penggunaan kendaraan dinas, konsumsi BBM, hingga biaya operasional perkantoran, belum menunjukkan perubahan yang terlihat secara kasat mata.


Di berbagai instansi pemerintah, WFH umumnya diterapkan kepada staf pelaksana. Sementara itu, kepala daerah, pimpinan OPD, dan pejabat struktural tetap menjalankan aktivitas dari kantor dengan kendaraan dinas sebagaimana biasanya. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan apakah kebijakan ini menyasar komponen belanja yang paling besar atau hanya mengurangi jumlah pegawai yang hadir di kantor.


Penghematan penggunaan listrik juga dinilai belum optimal. Meski sebagian pegawai bekerja dari rumah, hampir seluruh ruangan kantor tetap digunakan karena sistem kerja bergiliran. Lampu, pendingin ruangan (AC), komputer, dan fasilitas pendukung lainnya tetap beroperasi sehingga potensi penghematan menjadi terbatas.


Jika tujuan utama WFH adalah efisiensi anggaran, maka ukuran keberhasilannya semestinya dapat dilihat dari penurunan belanja BBM, listrik, perjalanan dinas, dan biaya operasional lainnya. Tanpa adanya data yang menunjukkan penurunan pada komponen-komponen tersebut, publik berhak mempertanyakan sejauh mana kebijakan WFH telah memenuhi tujuan yang dicanangkan pemerintah pusat.


Karena itu, pemerintah perlu menyampaikan hasil evaluasi secara terbuka agar masyarakat mengetahui apakah WFH benar-benar menghasilkan efisiensi anggaran atau lebih banyak memberikan dampak pada berkurangnya kemacetan lalu lintas dan aktivitas di lingkungan perkantoran.

✒️: kl