KUPANG, NTT – Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD Provinsi NTT, Simson Polin, bersama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi NTT melakukan audiensi dengan Polda NTT pada Selasa (28/7/2026). Rombongan diterima langsung oleh Kapolda NTT Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si., didampingi Wakapolda NTT Brigjen Pol. Faizal, S.I.K., M.H., untuk membahas polemik penerimaan Taruna Akademi Kepolisian (PANDA Akpol) NTT Tahun 2026, sekaligus mendorong penambahan kuota bagi putra-putri daerah Nusa Tenggara Timur.
Audensi tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas aspirasi yang sebelumnya disampaikan Aliansi Masyarakat Sipil NTT untuk Transparansi dan Keadilan Inklusif terkait hasil seleksi Panda Akpol NTT Tahun 2026 yang sempat menjadi perhatian publik.
Dalam penyampaiannya, Simson mengungkapkan bahwa dirinya bersama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi NTT sebelumnya menerima langsung aksi penyampaian aspirasi dari masyarakat di Kantor DPRD NTT. Menurutnya, saat itu seluruh aspirasi didengarkan secara utuh tanpa interupsi sebagai bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat menyampaikan pendapat.
"Kami menerima teman-teman yang datang menyampaikan aspirasi. Kurang lebih hampir dua jam kami mendengarkan seluruh penyampaian mereka tanpa sekalipun memberikan tanggapan, karena kami ingin mendengar secara utuh apa yang menjadi keresahan masyarakat," ujar Simson.
Ia menjelaskan, salah satu pokok persoalan yang disampaikan massa aksi adalah munculnya anggapan bahwa enam peserta yang dinyatakan lolos seleksi Panda Akpol NTT dinilai bukan representasi putra-putri daerah.
Namun setelah mendengarkan penjelasan dari Kepala Biro SDM Polda NTT dalam rapat tersebut, Simson menilai seluruh proses seleksi telah berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
"Penjelasan Bapak Karo SDM sudah sangat jelas. Seluruh peserta yang dinyatakan lolos telah memenuhi persyaratan, termasuk ketentuan domisili sesuai aturan yang berlaku. Bahkan ada yang orang tuanya telah bertugas di NTT selama bertahun-tahun," katanya.
Menurut Simson, penjelasan tersebut menjadi informasi penting yang nantinya akan diteruskan kepada masyarakat agar polemik yang berkembang tidak terus dipenuhi asumsi.
"Sebagai wakil rakyat, tentu ketika kami kembali ke daerah pemilihan masing-masing, kami berkewajiban menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat agar semua memahami bahwa seleksi dilakukan sesuai prosedur," ujarnya.
Politisi PSI itu juga menyampaikan rasa bangganya atas keberhasilan putra-putri NTT yang berhasil lolos mengikuti pendidikan Akpol.
Meski demikian, ia memberikan sejumlah masukan kepada Polda NTT agar kesempatan masyarakat umum mengikuti seleksi Akpol semakin terbuka.
Simson mengusulkan agar ke depan Polda NTT dapat menghadirkan program pembinaan atau bimbingan belajar bagi putra-putri NTT yang bercita-cita menjadi anggota Polri sehingga mereka memiliki bekal yang memadai dalam menghadapi setiap tahapan seleksi.
"Kalau memungkinkan ke depan ada program pembinaan atau bimbingan belajar sehingga anak-anak dari masyarakat umum juga memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara sehat dalam seleksi Akpol," ungkapnya.
Selain itu, Simson meminta Polda NTT memperjuangkan penambahan kuota penerimaan taruna Akpol untuk NTT.
Menurutnya, potensi generasi muda NTT sangat besar sehingga perlu diberikan kesempatan yang lebih luas.
"Kami berharap kuota untuk NTT bisa ditambah. Jangan hanya enam atau tujuh orang. Semakin banyak putra-putri NTT yang diterima menjadi taruna Akpol tentu akan menjadi kebanggaan sekaligus membuka peluang lebih besar bagi generasi daerah," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Simson juga memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan persoalan lain yang menjadi perhatian masyarakat, yakni dugaan penimbunan BBM bersubsidi.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Provinsi NTT, ia meminta Polda NTT memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi dan menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan.
Ia mengapresiasi langkah Polres Rote Ndao yang telah melakukan penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi dan berharap langkah serupa terus dilakukan di seluruh wilayah NTT.
"Kita mengetahui harga BBM nonsubsidi semakin tinggi. Karena itu BBM bersubsidi harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat kecil, terutama petani dan nelayan. Kalau ada oknum yang menimbun, tentu harus ditindak tegas agar hak masyarakat tidak dirugikan," tegas Simson.
Di akhir audiensi, Simson Polin menyampaikan apresiasi kepada Kapolda NTT beserta jajaran yang telah membuka ruang dialog dengan DPRD Provinsi NTT. Menurutnya, komunikasi yang terbuka menjadi langkah penting agar berbagai polemik di tengah masyarakat dapat dijelaskan secara transparan dan objektif.
"Hadir dalam audensi tersebut: Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD Provinsi NTT, bersama Ibu Ketua DPRD Provinsi NTT Ir. Emilia Julia Nomleni, Ibu Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT Christin Samiyati Pati, Ketua Fraksi PSI NTT Junaidin Mahasan, Sekretaris Fraksi PSI Filmon Loasana, Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi NTT Ana Waha Kolin, S.H., Bapak John Julius Oematan, Bapak David Imanuel Boimau, dan Bapak Hironimus Tanesib Banafanu, S.IP., M.Hum., beraudiensi dengan Polda NTT yang diterima langsung oleh Bapak Kapolda NTT Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si., Wakapolda NTT Brigjen Pol. Faizal, S.I.K., M.H., serta Pejabat Utama Polda NTT untuk membahas pelaksanaan PANDA Akpol NTT Tahun 2026," ujar Simson.
Ia menegaskan, audiensi tersebut bertujuan memperoleh penjelasan resmi terkait mekanisme seleksi Taruna Akpol sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai pemerataan kesempatan bagi putra-putri daerah NTT. Menurut Simson, penjelasan yang disampaikan Polda NTT memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai proses seleksi yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Harapan kami, ke depan semakin banyak putra-putri terbaik NTT yang mendapat kesempatan menjadi Taruna Akpol. Karena itu kami juga mendorong agar kuota untuk NTT dapat ditambah sehingga semakin banyak generasi muda daerah ini yang bisa mengabdi kepada bangsa dan negara melalui institusi Polri," pungkas Simson.
✒️: kl
