Maumere, NTT, 4 Juli 2026 – Polemik rencana investasi di kawasan konservasi perairan Teluk Maumere, tepatnya di Desa Waiterang, terus menjadi perhatian publik. Di tengah pro dan kontra yang berkembang, Aliansi Masyarakat Pemerhati TWAL Teluk Maumere Desa Waiterang menggelar Diskusi Publik bertajuk "Dampak dan Legalitas Investasi di Kawasan Konservasi Teluk Maumere (Desa Waiterang)" di Pusat Penelitian (Puslit) Candraditya, Jalan Wairklau, belakang Kampus IFTK Ledalero, Maumere.
Diskusi ini digelar sebagai respons atas aktivitas pembangunan investasi PT Atlas Samudera Perkasa yang meliputi pembangunan villa, breakwater, dan galangan kapal di kawasan pesisir yang berada dalam wilayah konservasi perairan Desa Waiterang. Forum tersebut bertujuan mengkaji secara ilmiah dan yuridis dampak pembangunan terhadap lingkungan serta legalitas investasi di kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi tersebut.
Kegiatan berlangsung dengan antusiasme tinggi dan dihadiri berbagai elemen masyarakat, akademisi, pemerhati lingkungan, mahasiswa, tokoh masyarakat, hingga organisasi masyarakat sipil. Diskusi berlangsung dinamis dengan peserta yang aktif mengikuti setiap sesi pemaparan dan tanya jawab.
Meski tidak seluruh narasumber hadir secara langsung, jalannya kegiatan tetap berlangsung lancar. Dua narasumber mengikuti diskusi secara daring melalui Zoom, sementara satu narasumber hadir langsung di lokasi kegiatan. Kehadiran para pemateri, baik secara luring maupun daring, tidak mengurangi kualitas pembahasan yang disampaikan.
Dr. Ir. Angelinus Vincentius, M.Si memaparkan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem pesisir berdasarkan hasil kajian ilmiah mengenai pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan.
Menurutnya, setiap aktivitas pembangunan di kawasan konservasi harus memperhatikan daya dukung lingkungan agar tidak mengancam keberlangsungan ekosistem yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat pesisir.
Sementara itu, Dr. Capt. Marcellus Hakeng Jaya Wibawa, yang menyampaikan materinya melalui Zoom, menjelaskan besarnya potensi maritim Teluk Maumere dalam mendukung pembangunan dan ketahanan ekonomi nasional. Namun, ia menegaskan bahwa seluruh bentuk investasi harus dilaksanakan sesuai regulasi dan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan agar manfaat ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan.
Narasumber lainnya, Gres Gracelia, Kepala Divisi Advokasi WALHI NTT, yang juga mengikuti diskusi secara daring, menyoroti pentingnya perlindungan kawasan konservasi sebagai aset ekologis yang harus dijaga. Ia menegaskan bahwa pembangunan harus tetap menghormati hak masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku.
Paparan dari para narasumber mendapat apresiasi tinggi dari seluruh peserta.
Berbagai data, hasil riset, referensi akademik, dan analisis yang disampaikan dinilai memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai persoalan investasi di kawasan konservasi Teluk Maumere.
Suasana diskusi pun berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan, tanggapan, serta masukan dari peserta yang berasal dari berbagai kalangan.
Diskusi publik tersebut tidak hanya menjadi ruang bertukar gagasan, tetapi juga melahirkan sejumlah rekomendasi strategis yang disepakati bersama.
Rekomendasi tersebut akan dirumuskan secara resmi dan disampaikan kepada pihak-pihak berwenang, baik Pemerintah Kabupaten Sikka, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kementerian terkait, maupun instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan kawasan konservasi dan penerbitan perizinan investasi.
Melalui rekomendasi tersebut, Aliansi Masyarakat Pemerhati TWAL Teluk Maumere Desa Waiterang berharap pemerintah dapat melakukan kajian yang lebih komprehensif, menjamin kepastian hukum, meningkatkan transparansi proses perizinan, serta memastikan setiap aktivitas investasi di kawasan konservasi tetap mengedepankan prinsip perlindungan lingkungan, keberlanjutan ekosistem, dan kepentingan masyarakat.
Dengan mengusung semangat "Bersama Menjaga Teluk Maumere untuk Masa Depan yang Berkelanjutan", forum ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memastikan setiap kebijakan pembangunan di Kabupaten Sikka tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berpijak pada kajian ilmiah, kepastian hukum, serta komitmen menjaga kelestarian Teluk Maumere sebagai warisan alam yang bernilai bagi generasi sekarang dan generasi mendatang.
