Niatnya cuma satu: bikin KTP.
Tapi begitu masuk...
Plok... plok... plok...
Yang menyambut bukan petugas.
Melainkan tetesan air hujan.
Di sudut ruangan ada ember.
Di sudut lain ada pel.
Kalau beruntung, mungkin petugas berkata,
"Silakan antre, Pak. Kalau hujan deras, antreannya pindah sedikit ke kiri. Yang kanan sudah jadi kolam."
Kalau begini, yang mengurus administrasi penduduk siapa?
Pegawai... atau tukang bangunan?
Rupanya pemandangan itu juga mengusik Anggota DPRD Manggarai Timur dari Fraksi Golkar, Rikard Persly.
Di rapat paripurna, ia mengingatkan,
"Akhir-akhir ini sangat mengganggu pelayanan kantor capil terkait administrasi penduduk di mana atap kantor capil sudah bocor. Tentu hal ini mengganggu efektivitas pelayanan bagi seluruh warga Manggarai Timur."
Kalimat itu terdengar sopan.
Padahal isinya seperti mengetuk pintu pemerintah sambil berkata,
"Halo... gentengnya lebih cepat bocor daripada program perbaikannya."
Belum selesai urusan atap.
Muncul lagi cerita dugaan pasien BPJS diminta Rp400 ribu saat hendak dirujuk.
Kalau benar terjadi, logikanya seperti ini.
Naik pesawat.
Tiket sudah lunas.
Boarding pass sudah di tangan.
Eh... sebelum masuk pesawat, petugas berkata,
"Maaf, Bapak tambah uang dulu untuk beli avtur."
Penumpang pasti bengong.
"Bukannya itu urusan maskapai?"
Nah, kira-kira begitu juga logika yang disampaikan Rikard.
Dengan tegas ia mengingatkan,
"Saya harap Dinas Kesehatan ke depan harus menegakkan betul Peraturan BPJS Nomor 1 Tahun 2014. Tidak boleh sesekali kita minta uang kepada pasien."
Ia bahkan menambahkan bahwa bila ada kebutuhan operasional, termasuk bahan bakar kendaraan rujukan, itu menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan dibebankan kepada pasien.
Kalau rakyat sudah membayar iuran BPJS, lalu masih harus ikut patungan operasional, masyarakat bisa saja bercanda,
"Besok-besok kami sekalian saja bawa jeriken solar dari rumah."
Lucu?
Iya.
Tapi kalau benar terjadi, tentu tidak lucu bagi pasien.
Di akhir interupsinya, Rikard mengingatkan satu hal yang paling penting.
"Pelayanan dasar adalah hak masyarakat. Jangan sampai karena atap bocor dan adanya dugaan pungli, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah menjadi menurun."
Kalimat itu ibarat alarm.
Karena yang bocor sebenarnya bukan hanya atap.
Kalau dibiarkan, yang ikut bocor adalah kepercayaan masyarakat.
Genteng bisa diganti sehari.
Seng bisa dipasang seminggu.
Tetapi kalau rakyat sudah mulai berpikir bahwa mengurus KTP harus sambil menghindari tetesan air, atau berobat harus siap keluar uang di luar ketentuan, yang perlu direnovasi bukan lagi gedungnya.
Melainkan cara pemerintah memandang pelayanan publik.
Sebab kantor pemerintah bukan wahana wisata yang menawarkan sensasi "basah-basahan", dan pelayanan kesehatan bukan layanan premium dengan biaya tambahan dadakan.
Rakyat datang membawa harapan, bukan membawa ember.
✒️: Albert Cakramento/***
