KUPANG, NTT– Kisah pembangunan Jalan Ba’a–Batutua di Kabupaten Rote Ndao tampaknya mulai menyerupai orang yang sudah menanak nasi sejak pagi, beras ada, air ada, periuk tersedia, bahkan kayu api sudah disiapkan—tetapi sampai sore nasi belum juga dimasak. Ketika malam tiba, alasannya berubah: “Sudah terlalu malam untuk mulai memasak.”
Kira-kira begitulah analogi sederhana yang menggambarkan polemik proyek rekonstruksi ruas Jalan Ba’a–Batutua senilai Rp9,25 miliar.
Anggarannya disebut sudah tersedia sejak Maret 2026. Proyeknya pun bukan tamu yang datang tiba-tiba mengetuk pintu. Jalan tersebut telah dibahas sejak penganggaran tahun 2025 untuk dikerjakan pada 2026.
Namun, bulan demi bulan berjalan. Maret lewat, April lewat, Mei ikut pamit. Juni datang membawa sebuah kejutan: bukan kabar tender segera dimulai, melainkan muncul telaahan teknis yang mempertimbangkan pembatalan pekerjaan karena waktu yang tersisa dinilai tidak cukup.
Lantas pertanyaannya sederhana:
Kalau uangnya sudah ada sejak Maret, siapa yang memegang jam sampai waktunya habis?
DPRD: Nasinya Sudah Disiapkan, Jangan Malah Tutup Dapur
Persoalan ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat DPRD Provinsi NTT bersama pemerintah daerah.
Anggota DPRD NTT, Simson Polin, mengingatkan bahwa ruas Jalan Ba’a–Batutua sudah masuk dalam pembahasan anggaran sebelumnya untuk dikerjakan pada 2026.
Artinya, proyek ini bukan seperti tamu tak diundang yang tiba-tiba muncul ketika tuan rumah sedang tidur.
“Jalan Provinsi Ba’a–Batutua itu sudah masuk di anggaran. Kita sudah bahas tahun 2025 untuk dikerjakan 2026. Kalau tidak dikerjakan, secara tidak langsung sudah melanggar Perda yang kita sama-sama buat,” tegas Simson.
Lebih menarik lagi, menurut Simson, berdasarkan penjelasan Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT, Benhard Menoh, anggaran sudah tersedia sejak Maret.
“Saya sudah tanya bagian keuangan, Bapak Beni, bahwa anggarannya sudah tersedia dari bulan Maret. Kenapa masyarakat harus menunggu?” ujarnya.
Nah, di sinilah ceritanya mulai terasa seperti warung makan.
Uangnya ada.
Menunya sudah ditentukan.
Pesanan sudah dibuat sejak tahun sebelumnya.
Pembeli—dalam hal ini masyarakat—sudah duduk menunggu.
Tetapi makanannya belum juga keluar dari dapur.
Setelah berbulan-bulan menunggu, tiba-tiba muncul pemberitahuan:
“Maaf, dapur sebentar lagi tutup. Waktunya tidak cukup untuk memasak.”
Tentu orang akan bertanya:
Lalu sejak pagi kok tidak dimasak?
Juni Datang, Kalender Mendadak Jadi Tersangka
Telaahan Staf Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi NTT tertanggal 23 Juni 2026 kemudian memberikan gambaran mengenai persoalan tersebut.
Dalam dokumen itu tercantum paket Rekonstruksi Ruas Jalan Ba’a–Batutua (Penanganan Longsoran) di Kabupaten Rote Ndao senilai Rp9,25 miliar.
Ada pula paket pengawasan teknis sebesar Rp290 juta.
Totalnya sekitar Rp9,54 miliar.
Menurut telaahan teknis tersebut, estimasi waktu untuk menyelesaikan masing-masing pekerjaan sekitar tujuh bulan.
Sementara waktu efektif yang tersisa pada tahun anggaran diperkirakan hanya sekitar empat bulan.
Akhirnya, kalender pun seperti ikut menjadi tersangka.
Waktunya kurang.
Musim hujan akan datang.
Harga material bisa naik.
Proses pengadaan membutuhkan waktu.
Risiko gagal kontrak mengintai.
Semua alasan itu secara teknis tentu dapat dipahami.
Tetapi kalender barangkali juga ingin membela diri:
“Jangan salahkan saya. Dari Januari sampai Desember jumlah bulan saya tetap dua belas.”
Sebab kalau kebutuhan waktu pengerjaan memang sekitar tujuh bulan, pertanyaan berikutnya menjadi sulit dihindari:
Mengapa proyek tidak diproses sejak awal ketika waktu masih panjang?
Situasinya kira-kira seperti seseorang yang sudah membeli tiket pesawat sejak tiga bulan sebelumnya.
Tiket ada.
Koper sudah ada.
Tujuan sudah jelas.
Tetapi ia memilih duduk di rumah.
Ketika baru berangkat ke bandara saat pesawat hampir lepas landas, ia kemudian berkata:
“Waktunya terlalu sempit, sebaiknya perjalanan dibatalkan.”
Masalahnya tentu bukan karena pesawat terlalu cepat terbang.
Pertanyaannya:
Kenapa terlambat berangkat dari rumah?
Begitu pula dengan Jalan Ba’a–Batutua.
Kalau anggaran memang tersedia sejak Maret, publik berhak mengetahui apa yang terjadi antara Maret hingga Juni 2026.
Apakah dokumennya belum lengkap?
Apakah proses pengadaan belum diajukan?
Apakah ada perubahan perencanaan?
Atau berkasnya sedang menikmati perjalanan wisata dari satu meja ke meja lainnya?
Jangan Sampai Uang Ada, Jalan Tetap Berlubang
Simson Polin meminta Dinas PUPR segera menjalankan tanggung jawabnya dan tidak menjadikan keterbatasan waktu sebagai alasan.
“Bapak jangan beralasan bahwa hanya enam bulan atau berapa bulan. Itu sudah menjadi pembahasan yang tidak bisa diganggu. Saya minta disampaikan kepada dinas teknis, yaitu PUPR, untuk segera melakukan apa yang menjadi tanggung jawab,” tegasnya.
Ia juga menolak apabila persoalan Jalan Ba’a–Batutua kemudian sekadar diarahkan ke skema Instruksi Jalan Daerah (IJD).
“Jangan tolak lagi ke IJD. Itu menangani yang lain lagi. Kapan kita ubah status ini, kan tidak ada waktu,” katanya.
Peringatannya cukup serius.
Ia bahkan mengingatkan potensi reaksi masyarakat apabila jalan yang telah lama dinantikan tidak kunjung ditangani.
“Jangan sampai masyarakat tutup jalan tersebut. Maka ini bahaya,” ujarnya.
Media telah berupaya meminta penjelasan dari Dinas PUPR Provinsi NTT.
Frederik Kiuk, Sekretaris Dinas PUPR Provinsi NTT sekaligus Plt. Kepala Bidang Bina Marga, dihubungi untuk mendapatkan penjelasan mengenai persoalan tersebut. Namun, ia menyampaikan sedang mengikuti rapat.
Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT juga dihubungi, namun mengaku sedang berada di luar daerah dan mengarahkan persoalan teknis tersebut kepada Plt. Kepala Bidang Bina Marga.
Maka masyarakat sementara harus bersabar.
Jalannya menunggu.
Anggarannya disebut sudah ada.
Tendernya belum berjalan.
Pejabat yang hendak dikonfirmasi sedang rapat.
Sementara kalender terus membalik halaman tanpa meminta izin kepada siapa pun.
Persoalan Jalan Ba’a–Batutua sebenarnya bukan sekadar cerita tentang proyek yang terancam batal.
Ini adalah cerita tentang waktu.
Jika benar anggaran tersedia sejak Maret, sementara pada Juni muncul alasan bahwa waktu pengerjaan tidak lagi mencukupi, maka ada satu bagian cerita yang masih hilang:
Apa yang terjadi selama berbulan-bulan itu?
Ibarat pertandingan sepak bola, jangan pemain duduk santai selama babak pertama, berjalan-jalan pada awal babak kedua, lalu ketika wasit menunjukkan tambahan waktu lima menit baru berteriak:
“Waduh, waktunya kurang untuk mencetak gol!”
Masyarakat Rote Ndao tentu tidak membutuhkan pertandingan alasan.
Mereka membutuhkan jalan.
Karena itu, pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya apakah proyek Ba’a–Batutua akan dibatalkan, tetapi sesuatu yang jauh lebih sederhana:
Anggaran ada sejak Maret, tender tak kunjung jalan. Siapa yang membiarkan waktu habis—lalu menjadikan waktu yang habis itu sebagai alasan untuk membatalkan pekerjaan?
✒️: kl
