KUPANG, NTT, 21 Juli 2026– Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Fraksi PSI, Simson Polin, mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTT memastikan penanganan longsoran di ruas jalan provinsi Ba’a–Batutua, tepatnya di Letelangga, Kabupaten Rote Ndao, tetap dilaksanakan pada tahun 2026.
Penegasan tersebut disampaikan Simson Polin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Provinsi NTT bersama Dinas PUPR Provinsi NTT.
Simson menyoroti rencana penanganan longsoran Letelangga yang menurutnya telah mendapat alokasi anggaran sekitar Rp9,2 miliar pada 2025 untuk pelaksanaan pekerjaan fisik tahun 2026, namun kemudian dialihkan ke skema Inpres Jalan Daerah (IJD).
Ia mempertanyakan perubahan skema tersebut karena, menurut keterangannya, tidak ada informasi terlebih dahulu kepada Komisi IV DPRD Provinsi NTT.
“Kalau anggaran yang sebelumnya sudah diprioritaskan kemudian dialihkan ke IJD, tentu harus ada kejelasan. Apakah status jalan tersebut sudah dialihkan menjadi jalan pusat? Kalau iya, sejak kapan dan oleh siapa?” kata Simson.
Sebagai anggota DPRD Provinsi NTT asal Rote Ndao, Simson mengaku kecewa apabila perubahan skema pembiayaan justru menyebabkan penanganan longsoran tersebut tertunda.
Menurutnya, persoalan utama yang harus menjadi perhatian pemerintah bukan sekadar sumber anggaran yang digunakan, melainkan kepastian bahwa pekerjaan yang telah dijanjikan kepada masyarakat benar-benar direalisasikan.
Simson menegaskan bahwa Dinas PUPR Provinsi NTT harus konsisten terhadap program pembangunan yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai prioritas dan mendapat persetujuan DPRD.
Menurut dia, konsistensi tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan DPRD, terutama terhadap berbagai program pembangunan yang sebelumnya telah disampaikan kepada publik.
“Pemerintah harus berkomitmen dengan apa yang sudah menjadi prioritas pembangunan tahun 2026 dan telah disepakati sebelumnya. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena apa yang sudah menjadi keputusan bersama justru tidak dilaksanakan,” tegasnya.
Simson menjelaskan, kondisi longsoran di Letelangga bukan persoalan yang baru diketahui pemerintah.
Lokasi tersebut, kata dia, sebelumnya telah dikunjungi Wakil Gubernur NTT. Persoalan jalan itu juga disebut telah diketahui oleh Gubernur NTT, Ketua Komisi IV DPRD NTT, serta sejumlah anggota Komisi IV.
Karena itu, ia meminta Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT memberikan kepastian bahwa penanganan longsoran tetap dilaksanakan pada tahun anggaran 2026.
Simson menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan apakah pembiayaan pekerjaan nantinya menggunakan APBD Provinsi NTT maupun melalui skema IJD, sepanjang pekerjaan tersebut benar-benar direalisasikan tahun ini.
“Mau skemanya menggunakan anggaran APBD Provinsi atau dana IJD, intinya masyarakat Rote Ndao meminta tahun ini segera dikerjakan sesuai rencana awal, yaitu penanganan longsoran jalan Letelangga pada ruas Ba’a–Batutua,” tegas Simson.
Ia berharap perubahan mekanisme atau sumber pembiayaan suatu proyek tidak menjadi alasan tertundanya pembangunan yang telah menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Terlebih, ruas Ba’a–Batutua memiliki arti penting bagi mobilitas masyarakat sehingga kondisi longsoran membutuhkan penanganan yang jelas dan terukur.
Simson juga meminta adanya koordinasi dan komunikasi yang lebih baik antara Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas PUPR dengan DPRD apabila terjadi perubahan terhadap program maupun skema pembiayaan yang sebelumnya telah dibahas bersama.
Menurutnya, transparansi tersebut diperlukan agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan penjelasan yang benar kepada masyarakat mengenai keberlanjutan program pembangunan.
“Yang paling penting adalah kepastian. Masyarakat tidak boleh terus menunggu. Penanganan longsoran Letelangga harus tetap dikerjakan tahun 2026 sesuai dengan rencana awal,” pungkasnya.
✒️: kl
