PKota Kupang, NTT – Pemerintah Kota Kupang optimistis target pembangunan daerah tahun 2026 dapat tercapai. Optimisme tersebut didasarkan pada tren positif sejumlah indikator makro ekonomi yang terus menunjukkan peningkatan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, hingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di saat yang sama, pemerintah juga mempercepat pembahasan APBD Perubahan agar program prioritas dan pembangunan infrastruktur dapat segera direalisasikan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kupang, Andre Otta, mengatakan pemerintah saat ini sedang melakukan simulasi perubahan anggaran bersama seluruh perangkat daerah sebagai bagian dari persiapan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
"Kita sementara melakukan simulasi perubahan dengan beberapa perangkat daerah dan semua perangkat daerah. Penggeseran-penggeseran seperti apa serta asistensi untuk pemenuhan program prioritas wali kota dalam pembangunan daerah," ujar Andre, Rabu (15/7/2026).
Menurutnya, seluruh tahapan fasilitasi bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah rampung. Saat ini pemerintah tinggal menunggu hasil penyesuaian sebelum dokumen masuk ke tahapan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
"Kita sudah selesai fasilitasi dengan provinsi. Kita menunggu hasil penyesuaiannya untuk disesuaikan masuk ke dalam proses KUA-PPAS. Mudah-mudahan akhir minggu ini atau minggu depan sudah didorong ke DPRD," katanya.
Andre menjelaskan, percepatan pembahasan APBD Perubahan menjadi langkah penting agar pekerjaan fisik, khususnya pembangunan infrastruktur, tidak mengalami keterlambatan.
Seluruh proses pengadaan diharapkan sudah dapat dimulai setelah APBD Perubahan disahkan sehingga pekerjaan fisik dapat berjalan sesuai jadwal.
"Targetnya sidang perubahan di Agustus. Harapannya pada Oktober pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya fisik dan infrastruktur sudah bisa terlaksana, mulai dari proses pengadaan sampai selesai. Kalau terlalu mepet nanti berisiko karena faktor cuaca, hujan, dan lain-lain," jelasnya.
Selain percepatan pembangunan fisik, Bappeda juga menaruh perhatian besar terhadap perkembangan ekonomi daerah. Andre menegaskan, berdasarkan evaluasi pemerintah, kondisi ekonomi Kota Kupang hingga pertengahan tahun 2026 masih berada dalam tren yang positif.
"Kalau dari sisi ekonomi, secara makro pertumbuhan ekonomi Kota Kupang termasuk positif. Target-target yang kita susun juga cukup rasional untuk kita raih tahun ini," tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah akan menyampaikan secara lengkap data makro pembangunan setelah seluruh proses rekapitulasi selesai dilakukan.
"Nanti data makro semuanya akan dikirim, termasuk stunting dan indikator lainnya. Kemarin kita juga ada rapat terkait stunting dan pengisian data melalui sistem monitoring dan evaluasi. Kalau rekapitulasi di dashboard sudah selesai, seluruh datanya bisa diketahui," ujarnya.
Berdasarkan data indikator makro pembangunan Kota Kupang, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 1,34 persen, meningkat menjadi 3,46 persen pada 2021, kemudian 4,05 persen pada 2022, 4,83 persen pada 2023, dan mencapai 5,70 persen pada 2025.
Untuk tahun 2026, Pemerintah Kota Kupang menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 2,60–7,88 persen, sedangkan pada 2027 diproyeksikan mencapai 3,03–8,31 persen.
Dari sisi pendapatan masyarakat, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nilainya tercatat sebesar Rp54,282 juta pada 2020, naik menjadi Rp57,199 juta pada 2021, Rp61,257 juta pada 2022, Rp65,003 juta pada 2023, dan mencapai Rp69,462 juta pada 2025.
Pemerintah menargetkan PDRB per kapita meningkat menjadi Rp72,320 juta pada 2026 dan Rp76,130 juta pada 2027.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menjadi salah satu indikator yang terus menjadi perhatian pemerintah. Target tahun 2026 berada pada kisaran 6,50–5,50 persen, kemudian diturunkan lagi menjadi 5,00–4,50 persen pada 2027.
Untuk indikator pemerataan ekonomi, Rasio Gini pada 2025 berada di angka 0,296 dengan target tahun 2026 berada pada kisaran 0,324–0,389, dan tahun 2027 sebesar 0,313–0,378.
Di sektor pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kupang juga terus meningkat dari 81,93 pada tahun 2020 menjadi 82,37 pada 2021, 82,77 pada 2022, 83,21 pada 2023, dan 83,65 pada 2025.
Pemerintah Kota Kupang menargetkan IPM mencapai 84,04 pada tahun 2026 dan meningkat lagi menjadi 84,46 pada tahun 2027.
Andre menegaskan, seluruh indikator makro tersebut menjadi pijakan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih terarah. Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga ingin memastikan pertumbuhan ekonomi yang terjadi mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, percepatan pembahasan APBD Perubahan dinilai menjadi langkah strategis agar program-program prioritas, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga penguatan sektor ekonomi dapat segera dilaksanakan tanpa terkendala waktu maupun musim.
"Pemerintah optimistis target-target pembangunan tahun 2026 dapat dicapai apabila seluruh program prioritas berjalan sesuai jadwal dan didukung sinergi seluruh perangkat daerah serta DPRD Kota Kupang," tutup Andre.
✒️: kl
