Maumere, NTT — Ketimpangan distribusi bantuan beras bagi masyarakat terdampak gempa menjadi sorotan Fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Pleno III Rapat Paripurna VI Masa Sidang III Tahun Sidang 2025/2026 DPRD Kabupaten Sikka.
Pemandangan Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat tersebut dibacakan oleh Benediktus Lukas Raja, atau yang akrab disapa Dicky Raja.
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti realisasi penyaluran bantuan beras yang dinilai masih jauh dari harapan. Berdasarkan data per 24 Agustus 2026 pukul 15.30 WITA, dari total bantuan beras sekitar 28 ton lebih, realisasi penyaluran disebut baru mencapai sekitar 35 persen.
Persoalan yang disoroti tidak hanya terkait jumlah bantuan yang telah disalurkan, tetapi juga besaran bantuan yang diterima masyarakat di lapangan.
Sejumlah keluarga dilaporkan hanya menerima sekitar 1 kilogram hingga 2 kilogram beras per kepala keluarga (KK). Bahkan, masih terdapat masyarakat terdampak gempa yang mengaku belum menerima bantuan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Fraksi PDI Perjuangan karena ketentuan bantuan beras dalam situasi bencana pada masa tanggap darurat disebut menetapkan bantuan sebesar 5 kilogram per jiwa.
Jika bantuan dihitung berdasarkan jumlah jiwa, maka pembagian hanya 1–2 kilogram per KK menjadi pertanyaan besar. Terlebih, dalam satu keluarga dapat terdapat beberapa anggota keluarga.
Melalui pemandangan fraksi yang dibacakannya, Dicky Raja mempertanyakan dasar pembagian bantuan tersebut.
“Kalau ketentuannya 5 kilogram per jiwa pada masa darurat, mengapa di lapangan masyarakat justru menerima 1 sampai 2 kilogram per KK? Dasar pembagiannya seperti apa?”
Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai jumlah bantuan yang tersedia, jumlah jiwa yang menjadi sasaran penerima, jumlah bantuan yang telah disalurkan, serta mekanisme pembagiannya kepada masyarakat.
Sorotan Fraksi PDI Perjuangan semakin kuat karena pemerintah daerah memiliki struktur pemerintahan hingga tingkat desa, dusun, RT dan RW yang seharusnya dapat menjadi ujung tombak pendataan sekaligus memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat terdampak.
Menurut fraksi, apabila data masyarakat sudah tersedia hingga tingkat RT dan RW, seharusnya pemerintah dapat melakukan pengecekan secara lebih detail terhadap warga yang telah maupun belum menerima bantuan.
“Kalau data RT/RW sudah bergerak, kita tanya, mengapa masih ada masyarakat yang belum menerima bantuan?”
Fraksi meminta pemerintah tidak hanya memastikan data tersedia, tetapi juga melakukan konfirmasi dan verifikasi langsung dari tingkat desa hingga RT/RW.
Jangan sampai masyarakat tercatat sebagai penerima bantuan dalam data, sementara bantuan tersebut belum benar-benar diterima warga yang membutuhkan.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, persoalan tersebut perlu segera dievaluasi agar tidak terjadi kesenjangan antara data penerima, jumlah bantuan yang tersedia, ketentuan bantuan per jiwa dan realisasi penyaluran di lapangan.
Selain persoalan bantuan gempa, Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan pemerintah mengenai ancaman lain yang mulai dirasakan masyarakat, yakni kekeringan.
Sejumlah sawah rakyat mulai mengalami kesulitan mendapatkan air. Kondisi tersebut dikhawatirkan semakin memperberat beban masyarakat yang sebelumnya telah menghadapi dampak bencana gempa.
Fraksi meminta pemerintah memastikan program pembangunan sumur bor dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membantu masyarakat, termasuk para petani yang membutuhkan sumber air bagi lahan persawahan.
Menurut fraksi, pemerintah memiliki dua kekuatan penting yang dapat digerakkan secara maksimal, yakni struktur pemerintahan dan sistem pendataan yang menjangkau hingga tingkat RT/RW.
Keduanya harus digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menjadi administrasi di atas kertas.
“Data jangan hanya menjadi catatan, tetapi harus menjadi dasar untuk memastikan bantuan sampai kepada rakyat,” tegas Fraksi PDI Perjuangan.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan seluruh masukan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya mendorong perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan penanganan persoalan masyarakat.
Pemerintah diharapkan tidak hanya hadir melalui kebijakan dan pendataan, tetapi juga memastikan setiap kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama mereka yang sedang berada dalam situasi darurat akibat bencana.
Persoalan distribusi bantuan beras, warga yang belum menerima bantuan, hingga ancaman kekeringan dinilai membutuhkan respons cepat dan terukur.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa keberhasilan penanganan bencana bukan hanya dilihat dari tersedianya bantuan atau data penerima, tetapi dari sejauh mana bantuan tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Kami mau supaya penyelenggaraan pemerintahan kita ini betul-betul berdampak untuk rakyat.”tutupnya
