Kupang, NTT— Ikatan Paguyuban Flotirosa (IPF) keras menyoroti anggaran sekitar Rp1,79 miliar untuk Pameran Pembangunan dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia dan meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) transparan membuka rincian penggunaan anggaran tersebut kepada publik.
IPF menilai penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD tersebut perlu dipertanggungjawabkan secara terbuka, termasuk biaya persiapan, penyelenggaraan, jasa artis, promosi, serta manfaat ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat dan pelaku UMKM lokal.
Menurut IPF, angka Rp1,79 miliar bukanlah jumlah kecil. Karena merupakan uang publik, setiap penggunaannya harus memiliki dasar perencanaan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
IPF mempertanyakan urgensi penggunaan anggaran sebesar itu untuk sebuah kegiatan yang dinilai berkaitan dengan perayaan dan pameran pembangunan.
IPF meminta pemerintah menjelaskan manfaat konkret yang akan diterima masyarakat dari penyelenggaraan kegiatan tersebut.
“Angka tersebut bukan uang kecil. Itu adalah uang rakyat yang berasal dari APBD dan setiap rupiahnya wajib dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” demikian pernyataan IPF.
IPF menegaskan pihaknya tidak menolak kegiatan pameran maupun hiburan dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI.
Namun, menurut IPF, kemeriahan sebuah kegiatan harus berjalan seiring dengan transparansi anggaran dan ukuran manfaat yang jelas.
“IPF tidak anti hiburan. IPF tidak anti pameran. Tetapi IPF menolak jika uang rakyat digunakan tanpa transparansi dan ukuran manfaat yang jelas,” tegas IPF.
Untuk memastikan penggunaan APBD dapat diketahui masyarakat, IPF mendesak Pemerintah Provinsi NTT membuka rincian pembiayaan Pameran Pembangunan HUT ke-81 RI.
Sejumlah komponen yang dipertanyakan IPF antara lain biaya panggung dan perlengkapan, biaya artis, promosi dan publikasi, serta pihak yang mengelola kegiatan.
IPF juga meminta pemerintah menjelaskan bagaimana proses pengadaan dilakukan dan apa dasar penentuan nilai anggaran hingga mencapai sekitar Rp1,79 miliar.
Selain itu, IPF mempertanyakan target keuntungan atau dampak ekonomi yang diharapkan dari kegiatan tersebut.
“Berapa biaya panggung dan perlengkapan? Berapa biaya artis? Berapa biaya promosi dan publikasi? Siapa pihak yang mengelola kegiatan? Bagaimana proses pengadaannya?” demikian pertanyaan IPF.
IPF juga meminta pemerintah menjelaskan berapa banyak UMKM lokal yang benar-benar dilibatkan dalam kegiatan tersebut.
Menurut IPF, keterlibatan UMKM seharusnya tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi harus memberikan manfaat ekonomi nyata bagi pelaku usaha lokal.
Selain rincian biaya, IPF meminta pemerintah menjelaskan indikator keberhasilan Pameran Pembangunan tersebut.
Menurut organisasi tersebut, keberhasilan sebuah kegiatan yang menggunakan anggaran publik tidak cukup hanya diukur dari ramainya pengunjung atau meriahnya pertunjukan.
Harus ada ukuran yang dapat menunjukkan manfaat kegiatan terhadap masyarakat, pelaku usaha, pariwisata maupun perekonomian daerah.
“Dan yang paling penting: apa indikator keberhasilan kegiatan dengan anggaran sebesar itu?” kata IPF.
IPF mengingatkan agar jangan sampai masyarakat hanya menikmati kemeriahan panggung dan hiburan, sementara manfaat ekonomi maupun sosial dari kegiatan tersebut tidak dapat diukur dengan jelas.
IPF juga meminta lembaga pengawasan terkait ikut memastikan seluruh proses perencanaan, pengadaan dan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat serta aparat pengawasan lainnya dinilai memiliki peran penting untuk memastikan penggunaan APBD dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel.
IPF menegaskan sorotan tersebut bukan berarti menuduh telah terjadi korupsi atau penyimpangan anggaran.
“Kami tidak menuduh adanya korupsi atau penyimpangan. Tetapi semakin besar uang rakyat yang digunakan, semakin besar pula kewajiban pemerintah untuk transparan dan siap diperiksa,” tegas IPF.
Menurut IPF, keterbukaan justru dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun kepercayaan publik.
Ketua Umum IPF, Joy Sadipun, mengatakan pemerintah seharusnya tidak hanya berani mengalokasikan anggaran besar untuk sebuah kegiatan, tetapi juga harus berani membuka rincian penggunaannya kepada masyarakat.
“Kalau pemerintah berani menghabiskan uang rakyat hampir Rp1,8 miliar untuk sebuah kegiatan, maka pemerintah juga harus berani membuka rincian penggunaannya kepada rakyat. Jangan hanya berani membuat panggung, tetapi takut membuka anggaran,” tegas Joy.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang yang berasal dari APBD digunakan.
Transparansi anggaran juga menjadi bagian penting dalam memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
IPF meminta Pemerintah Provinsi NTT tidak alergi terhadap kritik masyarakat.
Menurut IPF, kritik terhadap kebijakan maupun penggunaan anggaran merupakan bagian dari kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi.
“Kritik masyarakat bukan ancaman bagi pemerintah. Justru kritik adalah bentuk kontrol sosial agar kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan,” ujar IPF.
IPF berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai anggaran Pameran Pembangunan HUT ke-81 RI, termasuk dasar perencanaan, proses pengadaan, rincian belanja dan target manfaat kegiatan.
IPF menilai perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI seharusnya menjadi momentum untuk menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Pameran pembangunan diharapkan tidak hanya menampilkan berbagai capaian pemerintah dan menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat serta UMKM lokal untuk mendapatkan manfaat ekonomi.
Karena itu, transparansi penggunaan anggaran dinilai penting agar masyarakat dapat melihat hubungan antara besarnya anggaran yang dikeluarkan dengan manfaat yang dihasilkan.
Pada akhirnya, IPF menegaskan bahwa kemeriahan perayaan kemerdekaan tetap harus berjalan bersama prinsip akuntabilitas dan kepentingan masyarakat.
“HUT RI adalah pesta rakyat, bukan pesta anggaran. Uang rakyat harus kembali kepada rakyat,” tegas IPF.
✒️: kl
