Oleh: Marianus Minggo
Pemred Mutiara-Timur.com / Pengamat Sosial
Kunjungan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, ke Nusa Tenggara Timur pada 1–3 Agustus 2026 kembali memperlihatkan satu kenyataan sosial yang sulit dibantah: ribuan warga hadir menyambutnya dengan antusias. Dalam pandangan saya, kehadiran masyarakat tersebut tidak dapat begitu saja disederhanakan sebagai mobilisasi politik. Ia juga dapat dibaca sebagai ekspresi kedekatan emosional sebagian masyarakat terhadap seorang figur yang mereka nilai pernah hadir, mendengar, dan memberi perhatian kepada daerah ini.
Ada pihak yang merasa gerah melihat antusiasme itu. Reaksi tersebut sesungguhnya lebih menarik untuk dikaji daripada keramaian penyambutan itu sendiri. Mengapa sebuah ekspresi publik terhadap seorang tokoh harus ditanggapi dengan kegelisahan? Mengapa penghormatan kepada seorang mantan presiden dipandang sebagai ancaman politik?
Sigmund Freud pernah menulis bahwa "emosi yang tidak diekspresikan tidak akan pernah mati; ia dikubur hidup-hidup dan akan muncul kembali dalam bentuk yang lebih buruk." Gagasan ini mengingatkan bahwa rasa takut, kecemasan, atau kekhawatiran yang dipendam sering kali mencari jalan keluar melalui penolakan, tudingan, atau pembentukan narasi tertentu. Dalam konteks politik, reaksi yang berlebihan terhadap antusiasme masyarakat dapat dibaca sebagai cerminan kecemasan akan berubahnya peta dukungan, bukan semata-mata perdebatan mengenai prinsip.
Di sisi lain, filsuf politik Hannah Arendt mengingatkan bahwa kekuasaan sejatinya lahir ketika manusia bertindak bersama secara sukarela, bukan karena paksaan. Dukungan rakyat memperoleh makna justru ketika ia muncul dari kebebasan. Karena itu, rakyat tidak boleh dipandang sebagai milik partai politik mana pun. Rakyat adalah entitas yang merdeka, memiliki akal budi, hati nurani, dan hak untuk menentukan simpati politiknya sendiri.
Maka, mengklaim bahwa rakyat NTT adalah milik kelompok politik tertentu merupakan cara berpikir yang bertentangan dengan semangat demokrasi. Tidak ada satu partai pun yang memiliki hak kepemilikan atas rakyat. Yang ada hanyalah kepercayaan yang harus terus diperjuangkan melalui kerja nyata.
Bagi banyak warga NTT, Jokowi tidak lagi membutuhkan pencitraan. Terlepas dari berbagai penilaian yang berbeda terhadap masa pemerintahannya, bagi para pendukungnya hubungan emosional itu telah terbentuk selama bertahun-tahun. Kedekatan tersebut tidak lahir dalam semalam dan tidak mudah dihapus hanya dengan narasi politik sesaat. Dalam perspektif itulah muncul ungkapan bahwa "semakin dibenci, semakin dicintai" oleh para pendukungnya.
Begitu pula penghargaan atau penghormatan yang diberikan oleh para raja, tokoh adat, maupun pemangku kepentingan kepada seorang tokoh nasional bukanlah sesuatu yang luar biasa. Tradisi ketimuran mengenal penghormatan kepada tamu dan kepada mereka yang dianggap berjasa. Penghormatan serupa juga pernah diberikan kepada banyak tokoh bangsa lainnya. Oleh sebab itu, menjadikan penghormatan tersebut sebagai persoalan politik yang berlebihan justru menunjukkan sempitnya ruang dialog.
Yang lebih disayangkan adalah ketika rasa takut kehilangan pengaruh politik mendorong sebagian pihak berbicara seolah-olah mewakili seluruh rakyat. Padahal, rakyat memiliki suara yang beragam. Tidak semua yang hadir harus dimaknai sebagai dukungan politik, dan tidak semua yang tidak hadir berarti penolakan. Demokrasi justru menghargai keberagaman pilihan tersebut.
Apabila organisasi politik lebih sibuk mempersoalkan keramaian penyambutan daripada memperkuat gagasan, program, dan kedekatan dengan masyarakat, maka yang melemah bukanlah figur yang diserang, melainkan organisasi itu sendiri. Politik yang dewasa seharusnya mampu menerima kenyataan bahwa tokoh di luar kelompoknya pun dapat memperoleh simpati publik.
NTT memiliki budaya persaudaraan yang kuat. Nilai-nilai kekeluargaan, saling menghormati, dan penghargaan terhadap tamu merupakan warisan budaya yang tidak semestinya dikorbankan oleh persaingan politik yang sempit. Berbeda pilihan adalah hal yang lumrah, tetapi memecah persaudaraan karena fanatisme politik adalah kemunduran demokrasi.
Mari berpikir lebih jernih, lebih dewasa, dan lebih arif dalam semangat ketimuran. Jangan mudah mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan politik sesaat. Hormati kebebasan setiap warga menentukan pilihan dan simpati mereka.
Karena pada akhirnya, kita semua adalah bagian dari rumah besar yang sama.
Kita satu NTT. Kita satu Indonesia.
