Kupang, NTT — Dinas PUPR NTT mencatat hampir 1.500 laporan kerusakan pascagempa Flores hingga Rabu (19/8/2026). Di tengah proses pendataan tersebut, Kepala Dinas PUPR NTT Benyamin Nahan, MT, menegaskan bahwa pernyataan Gubernur NTT soal masyarakat “ngambil dulu” bantuan hanya diperuntukkan bagi warga di lokasi terisolir yang belum dapat dijangkau dan masih mengalami kendala komunikasi.
Hal tersebut disampaikan Benyamin kepada media usai rapat bersama Komisi IV, Rabu (19/8/2026). Menurutnya, hampir 1.500 laporan yang masuk merupakan data resmi pemerintah untuk mengidentifikasi dampak dan tingkat kerusakan akibat gempa.
Benyamin menjelaskan, setiap laporan memuat identitas pelapor, nomor telepon, kabupaten/kota, kecamatan, desa atau kelurahan, koordinat lokasi, hingga deskripsi kerusakan. Laporan tersebut juga dilengkapi foto dan video kondisi di lapangan.
Setelah seluruh laporan masuk, data akan dipilah berdasarkan jenis infrastruktur yang mengalami kerusakan.
Data rumah masyarakat akan dipisahkan dari kerusakan jalan, air minum, gedung pemerintah, sekolah maupun bangunan lainnya.
“Setelah mereka masuk, baru nanti kami pilih. Rumah punya tersendiri, jalan tersendiri, air minum tersendiri, bangunan-bangunan lain,” jelas Benyamin.
Untuk bangunan gedung, baik milik pemerintah maupun swasta, pemerintah akan menyusun hasil pendataan dan kebutuhan penanganan untuk kemudian diusulkan kepada pemerintah pusat melalui balai yang memiliki kewenangan di bidang prasarana strategis.
Sementara untuk jalan dan jembatan, pemerintah telah menghitung kebutuhan penanganan mulai dari masa tanggap darurat hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Selain melakukan pendataan, pemerintah juga menyiapkan dukungan anggaran untuk menangani dampak gempa Flores.
Benyamin menyebut dana tanggap darurat mencapai sekitar Rp30 miliar. Dana tersebut disiapkan untuk mendukung berbagai kebutuhan penanganan awal selama masa tanggap darurat.
Namun, kebutuhan anggaran untuk sektor infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan, memiliki perhitungan tersendiri.
PUPR NTT telah menghitung kebutuhan penanganan tanggap darurat jalan dan jembatan sekitar Rp136 miliar. Sementara kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi jalan dan jembatan mencapai lebih dari Rp800 miliar.
“Yang rekonstruksi Rp800 miliar lebih, kemudian untuk tanggap daruratnya Rp136 miliar, jalan dan jembatan,” ujar Benyamin.
Dengan demikian, pemerintah menyiapkan beberapa skema kebutuhan anggaran, mulai dari dana tanggap darurat sekitar Rp30 miliar, kebutuhan tanggap darurat jalan dan jembatan sekitar Rp136 miliar, hingga kebutuhan rekonstruksi jalan dan jembatan yang mencapai lebih dari Rp800 miliar.
Untuk kebutuhan rumah masyarakat, bangunan gedung, air minum dan infrastruktur lainnya, pemerintah masih melakukan pencocokan dan verifikasi data sebelum menentukan besaran kebutuhan anggarannya.
Di sisi lain, Benyamin memastikan sebagian besar ruas jalan nasional di wilayah terdampak sudah dapat dilewati. Jalan provinsi dan jalan kabupaten juga terus ditangani agar akses masyarakat kembali normal.
Namun, sejumlah titik masih membutuhkan penanganan, terutama di wilayah Dampek dan Reo, yang kondisinya masih dipengaruhi getaran gempa.
Pemerintah telah mengerahkan alat berat untuk mempercepat penanganan. Sejumlah alat bahkan telah dipindahkan ke lokasi yang membutuhkan pengerjaan.
“Jadi titik-titik jalan provinsi, jalan kabupaten, sebagian besar sudah bisa dilewati. Kecuali khusus Dampek sama Reo, karena masih getaran,” ujarnya.
Benyamin juga menyebut distribusi BBM ke sejumlah wilayah sempat mengalami kendala akibat kondisi akses dan komunikasi. Namun, pemerintah terus melakukan koordinasi agar distribusi kembali berjalan normal.
Benyamin turut menjelaskan pernyataan Gubernur NTT terkait masyarakat yang diminta “ngambil dulu” bantuan.
Ia menegaskan, pernyataan tersebut tidak berlaku untuk seluruh masyarakat terdampak gempa, tetapi khusus bagi warga yang berada di wilayah terisolir, terutama ketika akses jalan belum dapat dilalui dan komunikasi belum terhubung.
Menurut Benyamin, pada awal bencana terdapat wilayah yang sulit dijangkau karena kerusakan akses jalan. Kondisi tersebut diperparah dengan gangguan jaringan telekomunikasi sehingga pemerintah mengalami kendala dalam berkomunikasi dengan masyarakat.
“Statement atau pernyataan dari Pak Gubernur yang mengatakan ngambil dulu itu khusus untuk lokasi-lokasi yang terisolir, yang tidak bisa kita jangkau dan belum bisa komunikasi,” jelasnya.
Menurutnya, dalam kondisi darurat seperti itu, masyarakat yang berada di lokasi terisolir dapat mengambil bantuan yang tersedia terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan mendesak.
Namun, apabila akses jalan dan distribusi sudah kembali normal, bantuan pemerintah akan disalurkan langsung kepada masyarakat.
“Kalau pemerintah distribusi barangnya sudah lancar, jalan sudah lancar, pasti kita akan distribusi langsung dan bayar langsung,” tegas Benyamin.
Benyamin mengakui jumlah laporan kerusakan masih berpotensi bertambah karena gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah Flores.
Karena itu, pemerintah terus melakukan pendataan dan verifikasi di lapangan untuk memastikan seluruh kerusakan tercatat secara akurat.
Data tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan prioritas penanganan, menghitung kebutuhan anggaran, serta mengusulkan dukungan kepada pemerintah pusat.
Tim dari berbagai balai teknis juga telah berada di Flores untuk membantu proses asesmen dan penanganan infrastruktur terdampak.
Pemerintah menyediakan dua kanal resmi bagi masyarakat yang mengalami atau mengetahui kerusakan akibat gempa.
1. Data Rumah BP3KP NTT II
Pelaporan kerusakan rumah dapat dilakukan melalui:
2. Lapor PUPR NTT
Untuk melaporkan dampak atau kerusakan infrastruktur PUPR:
SCAN QR CODE PELAPORAN
"QR Code Data Rumah BP3KP NTT II dan Lapor PUPR NTT" (sandbox:/mnt/data/barcode_qr_laporan_gempa_ntt.png)
Melalui kanal tersebut, masyarakat dapat menyampaikan informasi mengenai lokasi, jenis dan kondisi kerusakan. Data yang masuk akan membantu pemerintah melakukan identifikasi serta menentukan penanganan sesuai tingkat kerusakan.
Dengan masih berlangsungnya gempa susulan, masyarakat di wilayah terdampak diharapkan tetap waspada dan segera melaporkan kerusakan baru melalui kanal resmi.
Pendataan yang akurat menjadi bagian penting agar seluruh wilayah terdampak dapat terakomodasi dalam proses penanganan, rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Flores.
✒️; kl
