Kupang, NTT – Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Fraksi PSI, Simson Polin, meminta Pemerintah Provinsi NTT memperkuat kolaborasi dengan masyarakat melalui dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan kegiatan kerakyatan yang dinilai mampu menggerakkan ekonomi daerah sekaligus mempererat persatuan.
Usulan tersebut disampaikan Simson saat rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi NTT bersama Pemerintah Provinsi NTT, Rabu (5/8/2026).
Dalam rapat tersebut, Simson menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya perlu fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kegiatan keagamaan dan budaya yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat NTT.
Ia mengusulkan agar Pemerintah Provinsi NTT mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Paskah, Semana Santa, dan Idulfitri melalui kerja sama dengan tokoh agama, tokoh adat, serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
"Saya pikir kegiatan-kegiatan seperti Semana Santa, Paskah, dan Idulfitri juga perlu didukung. Walaupun anggarannya tidak besar, misalnya Rp25 juta sampai Rp50 juta, paling tidak pemerintah menunjukkan kehadirannya dalam mendukung kegiatan keagamaan masyarakat," ujar Simson.
Selain kegiatan keagamaan, Simson juga meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap kegiatan olahraga dan budaya yang memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat.
Menurutnya, pacuan kuda di Sumba layak mendapat dukungan karena telah menjadi bagian dari budaya masyarakat sekaligus mampu menarik wisatawan.
Ia juga mengusulkan agar grasstrack di Boneana kembali mendapat perhatian pemerintah. Simson mengingatkan bahwa pada masa kepemimpinan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat, ajang Grasstrack Piala Gubernur pernah digelar di Boneana dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan UMKM.
"Dulu Piala Gubernur Grasstrack di Boneana mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. UMKM tumbuh karena banyak anak muda dan pengunjung datang. Kegiatan seperti ini layak didukung kembali," katanya.
Simson bahkan mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 juta untuk mendukung berbagai event olahraga rakyat agar mampu melahirkan atlet sekaligus mendorong sektor pariwisata dan ekonomi lokal.
Selain itu, dalam rapat Banggar, Simson kembali mengingatkan pemerintah agar tetap memprioritaskan penanganan ruas jalan provinsi yang telah masuk dalam daftar prioritas (P1) pada APBD Perubahan.
Ia meminta agar pemerintah tidak mengalihkan penanganan jalan provinsi ke program Instruksi Jalan Daerah (IJD) karena menurutnya program tersebut telah memiliki lokasi pekerjaan yang telah ditetapkan.
Simson juga mengapresiasi pemerintah yang telah mencabut tanda bintang terhadap pembangunan SMK Negeri 1 Pantai Baru, sehingga program tersebut diharapkan dapat direalisasikan pada perubahan anggaran tahun 2026.
Menurutnya, seluruh program pembangunan harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun dukungan terhadap kegiatan sosial, keagamaan, budaya, olahraga, dan ekonomi kerakyatan.
✒️: kl
