Maumere, NTT — Situasi keamanan di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, menjadi perhatian serius Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Sikka.
GMNI Sikka mendesak Pemerintah Kabupaten Sikka segera mengambil langkah konkret untuk melindungi dan memfasilitasi pemulangan warga asal Sikka yang masih berada di Jayawijaya dan disebut merasa terancam menyusul aksi kekerasan yang terjadi pada Rabu, 9 September 2026.
Desakan tersebut disampaikan GMNI Sikka melalui pers rilis yang diterima Media ini pada Kamis, 10 September 2026.
Keprihatinan GMNI Sikka semakin kuat setelah muncul informasi mengenai korban meninggal dunia dalam peristiwa kekerasan tersebut. Salah satu korban yang disebut dalam pers rilis adalah Alvonsius Albinus Mehan, warga asal Maumere, Kabupaten Sikka.
Ketua DPC GMNI Sikka, Wilfridus Iko, menyampaikan dukacita atas meninggalnya Alvonsius serta korban lainnya.
“GMNI Sikka menyampaikan turut berdukacita atas meninggalnya saudara Alvonsius Albinus Mehan, asal Kabupaten Sikka. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan,” demikian disampaikan GMNI Sikka.
Kekhawatiran GMNI Sikka tidak hanya berkaitan dengan korban yang telah meninggal dunia.
Organisasi tersebut mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah warga asal Sikka yang masih berada di Jayawijaya untuk mengetahui kondisi mereka.
Pada Kamis, 10 September 2026 sekitar pukul 09.57 WITA, GMNI Sikka mengonfirmasi kondisi Viktoranus Adipati, pekerja asal Maumere/Sikka yang berada di Jayawijaya.
Dalam komunikasi tersebut, Viktor menyampaikan rasa takut dan ketidaknyamanan yang dirasakan para pekerja asal Sikka setelah situasi keamanan memburuk.
Menurut Viktor, hampir 50 orang asal Sikka masih berada di Jayawijaya.
Mereka, menurut GMNI Sikka, membutuhkan perlindungan dan perhatian pemerintah serta berharap dapat segera difasilitasi untuk kembali ke Kabupaten Sikka.
GMNI menilai kondisi tersebut membutuhkan respons cepat dari pemerintah.
Bagi organisasi mahasiswa tersebut, langkah perlindungan tidak boleh menunggu sampai muncul korban berikutnya.
Dalam pers rilisnya, GMNI Sikka turut menyoroti informasi mengenai aksi kekerasan terhadap rombongan aparatur sipil negara (ASN) di Kampung Wening, Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya.
Berdasarkan informasi yang diterima GMNI Sikka, sebuah kendaraan Strada Triton yang membawa 11 orang disebut dihadang oleh kelompok bersenjata.
Dalam laporan yang diterima GMNI Sikka juga terdapat informasi mengenai dugaan pemisahan korban berdasarkan identitas etnis.
Disebutkan bahwa delapan orang selamat, sementara tiga orang non-OAP dilaporkan meninggal dunia.
Tiga korban yang disebut dalam pers rilis GMNI Sikka masing-masing A.R., S.Pt., 49 tahun, Kabid Dinas Kesehatan Hewan Jayawijaya; drh. AAM, 35 tahun, dokter hewan Dinas Kesehatan Jayawijaya asal Sikka, NTT; serta WM, 24 tahun, CPNS Jayawijaya asal Rote, NTT.
Namun, informasi tersebut masih perlu diverifikasi dan didalami melalui keterangan resmi aparat penegak hukum maupun pemerintah terkait.
GMNI Sikka meminta aparat melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan fakta sebenarnya di balik peristiwa tersebut.
“Jangan Tunggu Korban Berikutnya”
GMNI Sikka menyatakan keprihatinan mendalam terhadap warga asal Sikka yang masih berada di Jayawijaya.
Menurut organisasi tersebut, situasi keamanan yang berkembang telah menimbulkan rasa takut di kalangan pekerja asal Sikka.
GMNI Sikka juga mengkhawatirkan potensi terjadinya kekerasan lanjutan apabila persoalan tersebut tidak segera ditangani secara serius oleh pemerintah dan aparat keamanan.
“GMNI Sikka tidak menginginkan masih ada korban berikutnya asal masyarakat Kabupaten Sikka,” tegas Wilfridus Iko.
Karena itu, GMNI Sikka mendesak Pemkab Sikka segera mengambil langkah perlindungan terhadap warganya yang masih berada di Jayawijaya.
DPC GMNI Sikka menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Pemerintah Kabupaten Sikka.
Pertama, Pemkab Sikka diminta segera berkoordinasi secara resmi dengan Pemkab Jayawijaya untuk mendata seluruh ASN, tenaga kesehatan, guru, pekerja dan masyarakat asal Sikka yang masih berada di wilayah tersebut.
Kedua, Pemkab Sikka diminta segera membentuk tim fasilitasi pemulangan bagi masyarakat asal Sikka yang ingin kembali ke daerah asal.
Ketiga, pemerintah diminta memberikan pendampingan psikososial serta perhatian terhadap keberlanjutan kehidupan dan pekerjaan korban maupun keluarga korban asal Sikka.
Selain kepada Pemkab Sikka, GMNI juga meminta pemerintah pusat dan aparat penegak hukum meningkatkan jaminan keamanan bagi ASN serta pekerja yang bertugas di wilayah rawan.
GMNI Sikka turut meminta pemerintah pusat mengevaluasi penanganan kelompok bersenjata di Papua berdasarkan fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagi GMNI Sikka, keselamatan warga negara harus menjadi prioritas utama.
“Pemda Sikka Tidak Boleh Abai”
Wilfridus Iko menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan warganya yang berada di daerah rawan mendapatkan perlindungan.
Menurutnya, situasi yang berkembang di Jayawijaya harus menjadi alarm bagi Pemkab Sikka untuk segera bergerak.
“Negara boleh terlambat, tetapi Pemda Sikka tidak boleh abai pada masyarakat sendiri. Pemerintah yang baik bukan yang gagah saat berpidato, tetapi yang cepat saat rakyatnya terancam,” tegas Wilfridus.
GMNI Sikka berharap pemerintah segera melakukan koordinasi lintas daerah dan memastikan keberadaan serta kondisi seluruh warga asal Sikka di Jayawijaya.
Desakan pemulangan tersebut, menurut GMNI, bukan semata-mata respons terhadap satu peristiwa, tetapi merupakan langkah pencegahan agar keselamatan warga Sikka yang masih berada di wilayah tersebut dapat dijamin.
Catatan redaksi: Informasi mengenai jumlah korban, identitas korban, kronologi kekerasan dan dugaan pemisahan berdasarkan identitas dalam berita ini bersumber dari pers rilis DPC GMNI Sikka. Media ini masih menunggu dan akan mengutamakan keterangan resmi dari pihak kepolisian, pemerintah daerah, maupun pihak terkait lainnya.
✒️: Albert Cakramento
