Maumere, NTT— Polemik antara Rosidya Wanti Aritonang alias Rosi dan Mikael Guardus Sixtus alias Bang RK memasuki babak baru.
Persoalan yang sebelumnya berawal dari konflik rumah tangga kini bergeser ke ranah hukum setelah kedua belah pihak sama-sama mengambil langkah melalui jalur hukum.
Di tengah polemik tersebut, sosok Bang RK turut menjadi sorotan setelah penasihat hukumnya (PH), dalam konferensi pers pada Sabtu (12/9/2026), menyatakan bahwa kliennya merupakan seorang apologet Kristen nasional.
Pernyataan PH tersebut kemudian memunculkan perhatian publik.
Sebab, di tengah identitas Bang RK yang disebut sebagai apologet Kristen nasional, dirinya kini tengah menghadapi persoalan hukum yang bermula dari pengaduan Rosi ke Polres Sikka.
Situasi tersebut lantas memunculkan pertanyaan di ruang publik: benarkah sikap Bang RK dalam menghadapi polemik tersebut mencerminkan nilai-nilai kekristenan?
Pertanyaan ini bukan merupakan kesimpulan hukum maupun vonis terhadap Bang RK, melainkan bagian dari sorotan publik terhadap kesesuaian antara identitas, nilai yang diperjuangkan dan sikap seseorang ketika menghadapi sebuah persoalan.
Dalam konferensi pers pada Sabtu (12/9/2026), PH Bang RK menyampaikan bahwa kliennya merupakan apologet Kristen nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah polemik RK–Rosi yang kini mulai memasuki proses hukum.
Sebutan tersebut tentu menarik perhatian karena apologetika Kristen berkaitan dengan upaya menjelaskan, mempertahankan dan memberikan pembelaan terhadap iman Kristen.
Karena itu, ketika seseorang disebut sebagai apologet Kristen nasional, publik secara alamiah dapat memiliki ekspektasi agar nilai-nilai iman yang disampaikan juga tercermin dalam sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari.
Namun demikian, penilaian mengenai apakah sikap seseorang mencerminkan nilai-nilai kekristenan merupakan ranah moral dan sosial, bukan kesimpulan hukum.
Di tengah rencana langkah hukum dari pihak RK, Rosi justru menyatakan dirinya tidak gentar.
“Dengan senang hati. Biar semuanya dibuktikan dalam proses hukum,” ujar Rosi kepada Media ini, Sabtu (12/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Rosi ketika dimintai tanggapan mengenai rencana pihak RK untuk mengadukannya ke Polres Sikka.
Rosi sebelumnya telah menyampaikan pengaduan terkait sejumlah persoalan yang menurut keterangannya terjadi dalam hubungan rumah tangga.
Di antaranya dugaan KDRT, dugaan perselingkuhan serta persoalan status perkawinan.
Namun, seluruh hal tersebut masih merupakan materi pengaduan dari pihak Rosi dan belum dapat dianggap sebagai kesimpulan hukum.
Humas Polres Sikka, Ipda Leonardus Tunga, sebelumnya membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat pengaduan dari Rosi.
“Benar, kami sudah menerima surat pengaduan dari pelapor. Saat ini suratnya sudah diajukan ke pimpinan dan selanjutnya akan didisposisikan ke Satreskrim untuk ditindaklanjuti,” jelas Leonardus ketika dikonfirmasi Media ini.
Dengan diterimanya pengaduan tersebut, proses selanjutnya berada dalam kewenangan aparat penegak hukum.
Penerimaan pengaduan tidak serta-merta berarti pihak yang dilaporkan telah dinyatakan bersalah.
Di sisi lain, pihak Bang RK melalui Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Konsultasi Pemerhati Masyarakat (YLBH-KPM) juga menyiapkan langkah hukum terhadap Rosi.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK 011/YLBH-KPM/IX/2026 tertanggal 11 September 2026, Guardus memberikan kuasa kepada Masludin Ladidi, S.H., Thomas Morus Prasetya Nugraha Bataona selaku Paralegal, dan Philipus Alexander Semba selaku Magang.
Dalam surat kuasa tersebut disebutkan sejumlah persoalan yang menjadi dasar langkah hukum, termasuk dugaan pencemaran nama baik dan dugaan penggelapan.
Pihak YLBH-KPM disebut akan memasukkan pengaduan secara resmi ke Polres Sikka pada Senin (14/9/2026).
Pernyataan PH yang menyebut Bang RK sebagai apologet Kristen nasional membuat polemik ini tidak hanya menjadi persoalan hukum.
Publik juga dapat melihatnya dari sisi keteladanan.
Sebab, menjadi apologet bukan semata-mata persoalan kemampuan menyampaikan argumentasi mengenai iman. Bagi banyak orang, identitas tersebut juga membawa harapan mengenai bagaimana seseorang bersikap ketika menghadapi konflik, tekanan dan perbedaan.
Nilai kasih, kejujuran, pengampunan, kerendahan hati serta penyelesaian persoalan secara bijaksana merupakan nilai-nilai yang sangat dikenal dalam kehidupan Kristiani.
Karena itu, pertanyaan yang kini muncul bukan semata-mata siapa yang benar atau siapa yang salah.
Tetapi juga:
Jika seseorang disebut sebagai apologet Kristen nasional, apakah sikap dan perbuatannya dalam menghadapi persoalan sudah mencerminkan nilai-nilai kekristenan?
Pertanyaan tersebut tentu tidak dapat dijawab hanya melalui opini atau perdebatan di media sosial.
Rosi telah menyatakan kesiapannya menghadapi pengaduan balik.
Sementara pihak RK melalui YLBH-KPM juga telah mempersiapkan langkah hukum.
Kedua pihak memiliki hak untuk menyampaikan laporan, memberikan klarifikasi dan mempertahankan kepentingan hukumnya masing-masing.
Karena itu, publik diharapkan tidak terburu-buru memberikan vonis.
Dugaan KDRT, dugaan perselingkuhan, persoalan status perkawinan, dugaan pencemaran nama baik maupun dugaan penggelapan harus tetap dipandang sebagai dugaan sampai terdapat pembuktian sesuai proses hukum.
Pada akhirnya, bukan label yang menentukan.
Bukan pula siapa yang paling lantang berbicara mengenai iman.
Melainkan bagaimana seseorang mempertanggungjawabkan perkataan dan perbuatannya, sementara dalam aspek hukum, fakta dan alat buktilah yang akan menentukan.
Media ini akan terus mengikuti perkembangan polemik RK–Rosi secara berimbang serta memberikan ruang hak jawab kepada Rosi, Mikael Guardus Sixtus alias Bang RK, PH/YLBH-KPM maupun pihak-pihak terkait.
