Kupang, NTT, 4 September 2026 — Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Fraksi PSI, Simson Polin, meminta adanya kebijakan khusus dari PT ASDP Indonesia Ferry dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk memprioritaskan pengiriman ternak, khususnya babi, dari Pelabuhan Bolok, Kupang, menuju Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.
Permintaan tersebut disampaikan Simson setelah menerima keluhan dari masyarakat yang mengalami kendala dalam pengiriman ternak ke Pulau Sumba.
Menurut Simson, ternak babi tidak dapat terlalu lama berada di kawasan pelabuhan, terlebih dalam kondisi cuaca yang sangat panas. Area parkir di Pelabuhan Bolok yang terbuka membuat kondisi tersebut semakin berisiko bagi ternak.
“Memang ternak babi ini kan tidak bisa lama-lama, apalagi dalam kondisi panas. Takutnya ada yang mati,” kata Simson saat membicarakan persoalan tersebut dengan pihak terkait.
Simson meminta ASDP dan KSOP mencari solusi agar kepentingan masyarakat dapat terakomodasi tanpa mengabaikan aspek keselamatan pelayaran serta ketentuan yang berlaku.
Simson mengatakan, sebelumnya telah dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan pengangkutan ternak tersebut. Dalam pembahasan itu, ASDP disebut telah membantu mengangkut dua unit ternak.
Namun, masih terdapat sekitar 13 unit yang menghadapi kendala pengiriman.
Masyarakat kemudian meminta bantuan Simson untuk mencarikan solusi agar ternak mereka dapat segera dikirim ke Sumba.
Simson menyebut, berdasarkan komunikasi yang dilakukan, pengiriman menuju Sumba sudah masuk dalam layanan komersial sehingga masyarakat diarahkan untuk mencari alternatif melalui kapal perintis.
Persoalan tersebut, menurut Simson, membutuhkan kebijakan yang dapat menjembatani kebutuhan masyarakat dengan aturan transportasi laut.
Dalam komunikasi tersebut, pihak ASDP menjelaskan bahwa pengangkutan ternak harus mengacu pada aturan pemerintah.
ASDP juga menyampaikan bahwa terdapat ketentuan mengenai jenis hewan yang dapat diangkut menggunakan kapal penumpang. Karena itu, pengangkutan ternak dalam jumlah besar tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa mempertimbangkan kapasitas, keselamatan, kenyamanan penumpang dan aturan pelayaran.
“Kalau ASDP hanya mematuhi atau melaksanakan aturan pemerintah. Dan memang di Peraturan 51 itu sudah jelas,” demikian penjelasan pihak ASDP dalam pembicaraan tersebut.
Meski demikian, pihak ASDP menyatakan tetap berupaya mencari solusi karena persoalan pengiriman ternak babi berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan kearifan lokal.
Pihak ASDP juga mengingatkan agar jumlah ternak yang diangkut tidak berlebihan dibandingkan dengan kapasitas penumpang yang dilayani kapal.
Selain meminta kebijakan untuk kondisi saat ini, Simson juga mendorong ASDP agar ke depan dapat menyiapkan kapal khusus untuk mengangkut ternak, terutama babi, dari Kupang menuju Pulau Sumba dan pulau-pulau lain di NTT.
Menurutnya, kebutuhan tersebut penting karena ternak memiliki posisi penting dalam kehidupan sosial, adat dan budaya masyarakat NTT.
Ternak babi, kata Simson, bukan hanya komoditas ekonomi, tetapi juga digunakan masyarakat dalam berbagai acara adat dan budaya.
Karena itu, diperlukan sistem transportasi yang secara khusus dapat mengakomodasi pengiriman ternak antarpulau dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kelayakan pengangkutan.
Pihak ASDP menyambut gagasan tersebut dan menyatakan akan mencari kemungkinan kapal yang dapat digunakan.
Namun, ada persoalan lain yang perlu dibicarakan, terutama terkait biaya operasional.
“Kita lagi cari-cari kapalnya nih, Pak, tapi dengan catatan biayanya itu juga sesuai,” ujar pihak ASDP.
Menurutnya, kapal-kapal yang selama ini beroperasi mendapatkan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Jika digunakan untuk melayani lintasan khusus pengangkutan ternak, maka diperlukan perhitungan ulang mengenai biaya operasional.
Karena itu, pihak ASDP mengusulkan adanya pembahasan bersama untuk mencari win-win solution, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa membuat operator mengalami kerugian dan tetap sesuai aturan pemerintah.
Simson menegaskan bahwa solusi yang dicari harus tetap mengedepankan keselamatan.
Pihak ASDP juga menyatakan prinsipnya adalah membantu masyarakat, tetapi tidak dapat mengabaikan aturan pemerintah.
“Kalau kami prinsipnya membantu, Pak Dewan. Kami membantu. Tapi kami pun juga tidak bisa melanggar aturan pemerintah,” demikian penjelasan pihak ASDP.
Aspek keselamatan, kenyamanan pengguna jasa dan tanggung jawab operator menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan pengangkutan.
Simson pun menyatakan memahami posisi operator dan pihak yang bertanggung jawab terhadap keselamatan pelayaran.
Karena itu, ia berharap ada kebijakan yang dapat memberikan jalan keluar bagi masyarakat yang saat ini membutuhkan kepastian pengiriman ternak ke Sumba.
“Yang penting kalau itu memang masih bisa ditolerir sesuai dengan kebijakan, beliau akan kasih izin,” kata Simson.
Ia juga menyatakan akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat terkait kemungkinan penyediaan kapal khusus untuk pengangkutan ternak.
Bagi Simson, persoalan pengangkutan ternak babi tidak semata-mata menyangkut aktivitas perdagangan.
Ternak tersebut memiliki nilai sosial dan budaya yang kuat bagi masyarakat NTT. Dalam berbagai kegiatan adat dan budaya, babi menjadi salah satu hewan yang digunakan masyarakat.
Karena itu, menurutnya, kebutuhan transportasi ternak antarpulau perlu mendapatkan perhatian serius.
“Kita cari solusinya. Masyarakat bisa terpenuhi, kami juga di sini,” ujar pihak ASDP dalam pembicaraan tersebut.
Simson berharap komunikasi antara DPRD, ASDP, KSOP dan pemerintah dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya menyelesaikan persoalan pengiriman ternak saat ini, tetapi juga menjadi solusi jangka panjang bagi masyarakat NTT.
Intinya, pengiriman ternak harus tetap berjalan, tetapi keselamatan pelayaran dan kepatuhan terhadap aturan tidak boleh dikorbankan.
✒️: kl
