Maumere, NTT— Pemandangan tak biasa mewarnai agenda Evaluasi Aparat Penegak Hukum Sikka yang digelar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sikka, Selasa (1/9/2026).
Di tengah sorotan mahasiswa terhadap kinerja aparat penegak hukum, Kapolres Sikka AKBP Bambang Supeno justru memilih duduk bersama massa aksi di lantai halaman Kantor Polres Sikka.
Tanpa sekat dan tanpa jarak, Kapolres Sikka berada di tengah-tengah mahasiswa yang datang membawa semangat untuk menyampaikan kritik, evaluasi, sekaligus aspirasi masyarakat terkait persoalan penegakan hukum di Kabupaten Sikka.
Momen tersebut sontak menjadi perhatian. Kehadiran Kapolres bukan sekadar menghadiri agenda mahasiswa, tetapi juga menunjukkan kesediaannya untuk berada langsung di tengah massa dan mendengarkan suara yang disampaikan.
GMNI Sikka menggelar evaluasi tersebut sebagai bentuk kontrol sosial terhadap aparat penegak hukum. Mahasiswa ingin memastikan proses penegakan hukum di Kabupaten Sikka berjalan secara profesional, transparan, objektif, dan berkeadilan.
Terlebih, GMNI secara khusus mendorong adanya perhatian serius terhadap perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, termasuk memastikan kelompok rentan memperoleh keadilan dan perlindungan yang layak.
Sebelumnya, GMNI Sikka telah menyerukan kepada seluruh kader se-Cabang Sikka untuk hadir dalam agenda tersebut dengan membawa semangat mengawal keadilan dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
Pesan yang digaungkan mahasiswa pun tegas:
“Diam adalah kemunduran. Bersuara adalah perlawanan.”
Kalimat tersebut menjadi gambaran sikap GMNI Sikka dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Bagi mahasiswa, kritik terhadap aparat penegak hukum bukan bentuk permusuhan, melainkan bagian dari tanggung jawab moral untuk memastikan hukum benar-benar hadir bagi masyarakat.
Di sisi lain, kehadiran Kapolres Sikka dan kesediaannya duduk bersama massa aksi di lantai menjadi simbol keterbukaan terhadap kritik dan dialog.
Sikap tersebut menciptakan suasana berbeda. Mahasiswa tidak hanya menyampaikan aspirasi dari kejauhan, tetapi dapat berhadapan langsung dengan pimpinan kepolisian dalam suasana yang lebih terbuka.
Agenda evaluasi itu pun menjadi ruang pertemuan antara suara kritis mahasiswa dan institusi penegak hukum.
GMNI Sikka berharap apa yang disampaikan dalam evaluasi tersebut tidak berhenti sebagai catatan, tetapi dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan tugas kepolisian ke depan.
Bagi masyarakat, penegakan hukum bukan hanya soal proses penindakan. Lebih dari itu, hukum harus mampu memberikan kepastian, rasa aman, perlindungan, dan keadilan.
Karena itu, ruang dialog antara mahasiswa dan aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik.
Dan pada Selasa siang itu, satu gambar menjadi pesan kuat: Kapolres Sikka duduk di lantai, berdampingan dengan massa mahasiswa—mendengar suara yang datang dari jalanan.
✒️: kl
