Kota Kupang, NTT — Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang, Neda R. Lalay, menilai pencegahan kenakalan remaja dan aksi keributan antarpelajar harus dimulai dari pengawasan keluarga serta diperkuat melalui kebijakan dan pengawasan di lingkungan sekolah.
Neda Lalay menyampaikan hal tersebut, Senin (5/10/2026), saat menanggapi kondisi sejumlah sekolah yang dinilai rawan terjadi keributan antarpelajar.
Menurut Neda, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest, telah turun langsung ke sejumlah lokasi dan sekolah yang dinilai memiliki tingkat kerawanan.
“Dari Plt Kadis, Bapak Ernest, ini sudah turun ke lokasi-lokasi, ke tempat-tempat, sekolah-sekolah yang memang rawan,” kata Neda.
Ia mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, sejumlah persoalan antarpelajar dipicu oleh interaksi di media sosial.
“Katanya karena saling baku bully di medsos. Jadi ini karena medsos saja, mau uji-nguji nyali, siapa yang lebih jago,” ujarnya.
Neda menegaskan, pengawasan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah dan pemerintah. Keluarga menjadi benteng pertama, terutama dalam mengawasi penggunaan perangkat digital dan aktivitas anak di media sosial.
“Penekanan pertama sebenarnya dari lingkungan keluarga. Pengawasan terhadap digital anak-anak, handphone. Dari situ kan sudah bisa lihat,” katanya.
Menurutnya, orang tua perlu mengetahui aktivitas digital anak sehingga potensi konflik yang bermula dari media sosial dapat dicegah sebelum berkembang menjadi persoalan di dunia nyata.
Selain keluarga, sekolah juga diminta memperketat pengawasan terhadap siswa selama jam pelajaran.
“Sekolah harus lebih ketat. Anak-anak di jam pelajaran tidak boleh ada yang keluar,” tegasnya.
Neda juga mendorong adanya kerja sama antara sekolah dan pemerintah, termasuk Satpol PP, untuk memastikan siswa tidak berkeliaran di luar sekolah selama jam belajar.
Neda mengatakan, penguatan peran kepala sekolah juga menjadi penting. Hal ini sejalan dengan penekanan Gubernur NTT agar kepala sekolah memiliki tanggung jawab penuh terhadap kondisi dan keselamatan peserta didik di lingkungan sekolah.
“Gubernur menekankan bagaimana kalau bisa kepala sekolah ini punya tanggung jawab penuh terhadap anak-anak, yang ini kan terkait dengan kenakalan remaja,” jelas Neda.
Ia menyebut kepala sekolah perlu membuat aturan internal yang mampu mengatur dan mencegah potensi keributan di lingkungan masing-masing.
“Kalau bisa kepala sekolah harus membuat satu aturan tegas namun tetap humanis.” ujarnya.
Namun, Neda menekankan bahwa aturan dan sanksi terhadap siswa harus tetap bersifat mendidik. Menurutnya, pendekatan yang terlalu keras justru dapat membuat anak merasa tertekan dan takut datang ke sekolah.
“Anak-anak juga kita mau bilang terlalu tegas tidak bisa. Tapi yang mendidik sebenarnya, yang lebih family begitu. Jadi anak-anak tidak merasa tertekan dan akhirnya takut ke sekolah,” katanya.
Neda juga menyoroti pola pergaulan pelajar saat ini yang tidak lagi terbatas pada lingkungan sekolah masing-masing.
Menurutnya, hubungan pertemanan melalui grup media sosial memungkinkan siswa dari sekolah berbeda saling berkomunikasi, saling memanggil, hingga akhirnya terlibat dalam keributan.
“Walaupun bukan ada dalam satu lingkungan sekolah, tetap hubungan pertemanan ada dalam grup. Akhirnya baku panggil, baku panggil, jadilah,” katanya.
Ia menyebut sejumlah sekolah kejuruan dinilai perlu mendapat perhatian lebih karena berpotensi menjadi titik berkumpulnya siswa dari berbagai sekolah.
Neda juga menyinggung adanya keterlibatan pelajar SMP yang menurut informasi yang diterimanya dapat ikut memprovokasi atau mengajak pelajar lain terlibat dalam keributan.
Karena itu, ia kembali menegaskan bahwa upaya pencegahan tidak dapat dibebankan hanya kepada sekolah.
“Sekolah harus lebih ketat dan yang paling benteng utama adalah keluarga. Keluarga paling utama,” pungkasnya.
✒️: kl
