 |
| Foto ilustrasi saat rapat polri dengan anggota DPR-RI |
Newsdaring-Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, melontarkan kritik tajam terhadap Kakorlantas Polri terkait dugaan kebocoran anggaran dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM). Dalam rapat bersama di ruang sidang Komisi III, Hinca menyebut realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor SIM masih jauh dari target, bahkan memunculkan kecurigaan adanya pungutan liar (pungli) yang belum sepenuhnya hilang.
“Faktanya, untuk SIM saja, sampai hari ini baru 72% dari target. Dari target Rp821 miliar, baru tercapai Rp592 miliar. Ada yang salah di sini. Jangan-jangan si Panji lagi, entah siapa Panji ini!” tegas Hinca, Rabu (6/12).
Hinca juga mempertanyakan logika pengelolaan PNBP yang menurutnya tidak sinkron dengan jumlah SIM yang diterbitkan. Ia menyoroti bahwa biaya pembuatan dan perpanjangan SIM, yang berkisar antara Rp100 ribu hingga Rp300 ribu, seharusnya menghasilkan pemasukan yang konsisten. Namun, realisasi PNBP justru stagnan.
“Kalau dihitung secara logis, setiap tahun harusnya PNBP dari SIM naik setidaknya 1%. Nyatanya, tahun 2023 ini hanya tumbuh 0,53%. Ada yang tidak masuk akal. Apakah biayanya tidak masuk ke tempat yang seharusnya?” ujarnya.
Hinca meminta Kakorlantas untuk segera membentuk tim investigasi guna mengusut dugaan kebocoran anggaran ini. Ia juga menyoroti bahwa Polri, sebagai penyumbang PNBP terbesar kedua secara nasional, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan.
“Kementerian Keuangan mencatat Polri adalah penyumbang PNBP terbesar kedua. Kalau begini terus, jelas ada yang salah. Kita harus ukur ulang korelasi antara jumlah SIM yang diterbitkan dan realisasi PNBP. Jangan sampai ‘sein kanan belok kiri’ dalam pengelolaan anggaran!” imbuhnya.
Hinca pun mengaitkan temuan ini dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal kebocoran anggaran yang masih menjadi tantangan besar dalam tata kelola keuangan negara. Dugaan pungli di sektor SIM, menurutnya, adalah salah satu bentuk nyata dari masalah tersebut.
“Ini yang disebut Presiden Prabowo, kebocoran-kebocoran anggaran. Kalau tidak segera diusut, ini akan terus jadi beban. Polri harus bertindak tegas!” tutup Hinca.
Publik kini menunggu langkah konkret Kakorlantas Polri dalam menangani dugaan kebocoran anggaran ini. Apakah memang ada oknum seperti "si Panji" yang bermain di balik layar, atau masalah ini murni karena kelalaian pengelolaan? (kl)
Pungli SIM, Dugaan Kebocoran Anggaran, PNBP Polri, Hinca Panjaitan, Pengelolaan SIM Bermasalah,
