 |
| Gubernur NTT Melki Laka Lena dorong peran Posyandu hingga rumah tangga untuk tekan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta turunkan angka stunting. (Foto: news-daring.com) |
Kota Kupang, NTT— Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena, mendorong penguatan fungsi Posyandu sampai ke tingkat rumah tangga dan mengajak media massa menjadi mitra strategis dalam pembangunan daerah, terutama dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mempercepat penurunan stunting.
Dalam kegiatan Coffee Morning dan Media Gathering bersama puluhan wartawan di Rumah Jabatan Gubernur NTT, Sabtu pagi (10/5/2025), Gubernur menyoroti tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTT. Ia menyebut lebih dari 70 persen penghuni lembaga pemasyarakatan di provinsi ini merupakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
"Ini fakta miris. Lebih dari 70 persen narapidana kita itu pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini bukan hanya kriminalitas, tapi juga persoalan sosial dan budaya yang harus kita benahi bersama," ujar Gubernur.
Untuk mengatasi persoalan ini, Pemerintah Provinsi NTT akan mengembangkan program “satu rumah satu kader Posyandu”, yang tidak hanya bertugas menimbang dan memantau tumbuh kembang anak, tetapi juga menjadi pendamping ibu hamil, ibu menyusui, serta menjadi garda terdepan dalam deteksi dini kekerasan dalam rumah tangga.
“Kita akan latih kader Posyandu untuk punya empati dan menjadi tempat curhat pertama jika ada kekerasan. Mereka harus tahu ke mana harus lapor, apa langkah pertama, bahkan sampai cara merespons kondisi darurat,” tegas Gubernur.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Pemprov NTT juga akan memanfaatkan teknologi untuk mencatat data ibu hamil, bayi, dan balita secara digital, serta membangun sistem pelaporan cepat terhadap kekerasan berbasis komunitas.
Dalam sesi yang sama, Gubernur mengajak media massa untuk tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga pengawas jalannya roda pemerintahan. Ia menyebut peran media sangat penting dalam membangun kesadaran publik dan mengawal kebijakan agar tetap berpihak pada rakyat.
“Jangan hanya laporkan yang enak-enak. Kalau ada kebijakan pemerintah yang salah arah, silakan dikritik. Pemerintah butuh media sebagai mitra yang jujur dan kritis,” katanya.
Ia juga menjanjikan keterbukaan informasi publik di semua sektor, serta meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) membuka akses komunikasi dengan wartawan.
(kl)
