 |
| Moses Mandala walkout dari sidang DPRD Kota Kupang karena Kadis Pendidikan mangkir. Ia sebut ini pelecehan lembaga dan soroti nasib guru P3K tanpa gaji. |
Kota Kupang,NTT– Sidang Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Kupang tahun anggaran 2024 kembali memanas, Senin (6/5). Ketua Fraksi Gerindra sekaligus Ketua Komisi 1 DPRD Kota Kupang, Moses Mandala, meluapkan kekecewaannya atas ketidakhadiran Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang dalam agenda klarifikasi terhadap berbagai temuan penting.
Moses, yang juga anggota Pansus, menilai ketidakhadiran pimpinan utama Dinas Pendidikan merupakan bentuk pelecehan terhadap institusi DPRD. “Temuan paling banyak justru ada di Dinas Pendidikan. Tapi yang datang hanya kepala bidang. Sekretaris tidak hadir, kadis juga tidak. Ini sama saja melecehkan lembaga,” tegas Moses dalam forum terbuka.
Ia menyampaikan bahwa temuan mencakup persoalan serius, salah satunya menyangkut nasib para guru P3K. “Ada guru-guru yang sudah dinyatakan lulus tapi belum menerima SK. Gaji pun belum mereka terima sampai sekarang. Ini menyangkut kehidupan orang banyak,” ungkapnya.
Moses menyebutkan beberapa guru datang sendiri untuk mengadu, bahkan ditemani oleh pihak-pihak yang selama ini memperjuangkan hak mereka. “Saya tahu pasti. Mereka datang mengaku langsung. Tapi keputusan ada di tangan kepala dinas, bukan kabid. Kalau yang hadir bukan pengambil kebijakan, apa yang bisa dijelaskan?” katanya dengan nada tinggi.
Politisi Gerindra ini juga mempertanyakan alasan ketidakhadiran kepala dinas dan sekretaris. “Alasannya karena ada acara dengan wakil presiden? Tapi acaranya malam, kenapa siang tidak bisa hadir ke sini? Sekretaris alasannya sakit, tapi yang sakit itu saudaranya, bukan ibunya. Saya sendiri ini sudah opname dua kali tapi tetap hadir sidang. Ini soal tanggung jawab,” ujarnya.
Aksi walkout pun dilakukan Moses sebagai bentuk protes dan peringatan keras. “Saya keluar dari sidang karena kecewa. Ini tanggung jawab kita bersama. Kalau begini terus, masyarakat di luar akan bilang kita makan gaji buta,” ujarnya sambil meninggalkan ruang sidang.
Ia juga meminta agar sidang berikutnya mewajibkan Kepala Dinas Pendidikan hadir secara langsung. “Kami semua sepakat. Kadis harus hadir. Karena hanya dia yang bisa memberi jawaban pasti,” tutupnya tegas.
(kl)
