 |
| Ketua Fraksi PSI DPRD NTT, Junaidhin Mahasan, desak pembenahan sektor kelautan dan perikanan, termasuk penyegaran kepala sabandar yang diduga mabuk saat bertugas. Ia juga dorong PAD tembus Rp50 miliar di 2026. |
Kupang,NTT, 29 Juli 2025 — Ketua Fraksi PSI DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Junaidhin Mahasan atau yang akrab disapa Jun, menyampaikan kritik keras terhadap tata kelola sektor kelautan dan perikanan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Ia menyebut, perombakan struktural sangat diperlukan—khususnya di level kepala sabandar—demi meningkatkan profesionalitas dan kinerja sektor ini.
“Kalau kepala sabandar mabuk lalu tanda tangan surat di bar, ganti saja. Saya sudah pegang datanya,” tegas Jun saat RDP.
Praktik Tak Etis di Lapangan Jadi Sorotan
Jun mengungkap bahwa dirinya telah menerima sejumlah laporan terkait perilaku tak pantas oknum kepala sabandar. Salah satu yang ia sebut adalah kepala sabandar di Kota Kupang yang dilaporkan menandatangani dokumen dalam keadaan mabuk di sebuah bar di kawasan Tenau.
“Saya sudah kasih tahu Pak Gubernur, saya juga sudah koordinasi dengan teman-teman di Kementerian Kelautan. Kalau tidak diganti tahun ini, saya akan bicara lebih keras lagi,” ujarnya.
Menurut Jun, niat baik pemerintah untuk meningkatkan PAD akan percuma jika pelaksana di lapangan tidak punya integritas. Ia mengingatkan agar pejabat-pejabat bermasalah segera disegarkan demi menjaga marwah instansi.
“Ibu Kadis yang akan terus kena marah, padahal masalahnya ada di bawah. Maka harus ada penyegaran. Jangan biarkan satu orang merusak semuanya,” tambahnya.
PAD Bisa Capai Rp50 Miliar
Jun juga mengkritisi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor kelautan dan perikanan tahun 2026 yang hanya sebesar Rp20,250 M. Ia menyebut angka itu tidak sebanding dengan potensi sektor kelautan di NTT, dan yakin bahwa dengan manajemen yang baik, PAD bisa mencapai Rp20 miliar.
“Saya berani taruh angka Rp50 miliar, bukan karena mimpi. Bisa sekali kalau kita serius. Lihat saja dari parkir yang naik dari Rp13 juta jadi Rp20 juta per bulan. Itu baru satu item,” tegasnya.
Regulasi Rumit dan Wilayah yang Terbatas
Jun menyoroti pula regulasi perizinan bagi nelayan yang dinilainya terlalu rumit. Banyak nelayan, katanya, mengeluhkan proses izin yang panjang dan birokratis. Ia juga meminta agar fokus pengembangan tidak hanya dilakukan di Kota Kupang, tapi juga merambah daerah lain seperti Sikka, Flores Timur, Alor, Atambua, hingga Sumba.
“Potensi di luar Kupang itu besar. Tapi kita kurang monitor ke sana. Jangan tunggu PAD hanya dari satu tempat,” ujarnya.
Garam dan Perda 2024 yang Mandek
Dalam RDP itu, Jun juga menyinggung lemahnya realisasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang dinilainya belum membawa dampak nyata. Ia juga mendorong peninjauan ulang terhadap regulasi harga beli garam yang dinilai merugikan petambak.
“Perda itu jangan jadi ‘la yamutu wala yahya’ – hidup enggan mati pun tak mau. Kalau bisa naikkan nilai belinya, kenapa tidak? Itu bisa bantu PAD juga,” ungkapnya.
Dukungan Fraksi PSI untuk Reformasi Kelautan
Sebagai penutup, Jun menyampaikan dukungan penuh dari Fraksi PSI kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTT dan seluruh jajaran yang mau melakukan reformasi. Ia menegaskan komitmen PSI untuk mendukung peningkatan pagu anggaran dan penguatan regulasi sektor kelautan.
“Saya support penuh. SK-nya nanti saya bicarakan dengan Ketua DPRD. Jangan ragu untuk berbenah,” tutupnya.
✒️: kl
